TANJAB BARAT | Go Indonesia.id – Proyek pembangunan jalan usaha tani (JUT) di RT 01, Desa Terjun Gajah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjadi sorotan.
Investigasi lapangan mengungkap sejumlah kejanggalan, termasuk kedalaman pondasi turap dan ketebalan material Batu base course yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Advertisement
Pada Selasa (21/01/2025), tim investigasi media mendapati Proyek tersebut tidak memasang papan informasi kegiatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait sumber pendanaan, apakah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Dana Alokasi Khusus (DAK).
Salah seorang pekerja yang juga bendahara kelompok tani mengungkapkan bahwa Proyek tersebut telah selesai sekitar Satu Bulan lalu dengan sistem pengerjaan borongan.
Namun, ketika ditanya tentang nilai borongan, ia menyarankan untuk bertanya langsung kepada Ketua Kelompok Tani.
βKalau soal borongan dan rinciannya, lebih baik tanyakan langsung ke Ketua Kelompok Tani, karena saya kurang paham,β ujar pekerja yang identitasnya dirahasiakan.
Video Go Indonesia.id Chanel
Ia juga menjelaskan bahwa Proyek sepanjang 500 meter dengan lebar 3 meter itu memiliki sistem pencairan Dana dalam Tiga tahap, langsung ke rekening kelompok tani.
Desakan untuk Audit Ulang
L. Sirait, Ketua DPD LSM KPK RI di Kecamatan Betara, mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi untuk mengaudit ulang seluruh Proyek jalan usaha tani di wilayah Betara.
βSeluruh Proyek JUT di Kecamatan Betara harus diaudit ulang agar ke depan pengelolaan dan pelaksanaannya lebih efektif dan efisien,β tegas Sirait.
Anto Hasibuan, Kepala Desa Terjun Gajah, menyatakan bahwa Proyek tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa.
“Saya tidak tahu menahu soal pembangunan ini. Mereka tidak pernah melapor atau memberikan pemberitahuan apa pun kepada kami,” ungkap Anto.
H. Somad, yang disebut sebagai fasilitator atau konsultan pengawas Proyek, tidak memberikan tanggapan saat dihubungi melalui telepon dan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan.
Ketidakhadirannya dalam memberikan klarifikasi menambah daftar pertanyaan terkait transparansi Proyek ini.
Hingga kini, masyarakat berharap ada tindakan TEGAS dari pihak berwenang untuk mengusut Proyek jalan usaha tani ini agar Dana Publik dapat dikelola dengan lebih bertanggung jawab.(tim)
*Redaksi*
Advertisement
