BANYUWANGI | Go Indonesia.id – Kekosongan jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banyuwangi menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi. Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto, SH, MH, dalam Rapat Paripurna Kamis (17/4/2025), mendesak Pemkab Banyuwangi segera mengisi jabatan definitif untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan. “Pelaksana Tugas (Plt) harus segera digantikan pejabat definitif,” tegas Michael.
Selain itu, DPRD juga menyoroti rendahnya kemandirian fiskal Banyuwangi. Dengan PAD yang kurang dari 20% APBD, dewan merekomendasikan strategi peningkatan PAD, termasuk optimalisasi potensi Pulau Tabuhan, pengelolaan sampah, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk UMKM.
Advertisement
Evaluasi pelaksanaan anggaran juga menjadi perhatian. DPRD menemukan beberapa kegiatan yang molor hingga tahun anggaran berikutnya. Ke depan, Pemkab Banyuwangi diminta lebih teliti dalam perencanaan anggaran.
Program strategis daerah juga tak luput dari sorotan. DPRD mendorong percepatan Banyuwangi Universal Health Coverage (UHC) dan meminta kajian ulang program ketersediaan air untuk pertanian, khususnya pembangunan infrastruktur irigasi yang dinilai kurang efektif. Antisipasi bencana banjir juga menjadi fokus, dengan mendesak Pemkab merumuskan grand desain yang komprehensif.
Meski demikian, DPRD mengapresiasi capaian kinerja Pemkab Banyuwangi secara umum, terutama perbaikan indikator makro seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan pengangguran. Wakil Bupati Banyuwangi, Ir. H. Mujiono, menyambut baik rekomendasi DPRD dan menyatakan akan menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Reporter (Indah Razak)
Advertisement
