SEDANAU,NATUNA | Go Indonesia.id– Para nelayan tradisional di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, menyuarakan kekecewaan mereka terhadap janji pemerintah yang hingga kini belum juga terealisasi. (7/5/25).
Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, mereka menagih komitmen perlindungan wilayah tangkap dari kapal-kapal besar.
Janji tersebut, menurut para nelayan, disampaikan pada November 2024, usai penangkapan kapal KM Lukas Cendana Jaya. Saat itu, DKP Kepri yang dipimpin oleh Dr. Said Sudrajat menyatakan dua komitmen penting:
1. Melakukan revisi aturan batas wilayah tangkap bagi kapal cantrang dan kapal cumi berukuran di atas 20 GT;
2. Melarang kapal-kapal besar beroperasi dalam radius 30 mil laut dari pulau-pulau terluar di Natuna.
Namun hingga 5 Mei 2025, para nelayan menyebut belum ada implementasi nyata dari komitmen tersebut.
> “Kapal-kapal besar masih beroperasi bebas di sekitar Subi, Seluan, Pulau Laut, dan Serasan. Memang aktivitas mereka di sekitar Sedanau sedikit berkurang, tetapi tekanan terhadap wilayah tangkap tradisional kami masih sangat tinggi,” tulis mereka dalam surat tersebut.
Kepala DKP Kepri, Dr. Said Sudrajat, saat ditemui media di sebuah warung kopi di Batu 10, Tanjungpinang, pada 6 Mei 2025, membenarkan bahwa pihaknya terus mendorong agar KKP segera menerbitkan aturan tegas terkait larangan beroperasinya kapal besar di bawah 30 mil laut.
“Kami sudah menyampaikan surat permohonan yang ditandatangani langsung oleh Gubernur kepada Kementerian. Bahkan saya bersama salah satu anggota DPRD Kepri sudah menemui pihak KKP. Namun hingga kini belum ada respons,” ujarnya sambil menunjukkan salinan surat tersebut.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali menemui KKP dan berharap seluruh elemen nelayan turut serta mendorong agar pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret.
Surat nelayan Sedanau ditutup dengan pernyataan tegas:
> “Kami hanya mendambakan keadilan dan perlindungan atas hak hidup serta ruang tangkap kami. Jika ketidakpedulian ini terus berlangsung, kami khawatir akan muncul konflik di laut.”
Reporter : Baharullazi