Peringati Hari Marwah ke-23, BP3KR Gelar Ramah Tamah Bertema Marwah yang Terpecah

IMG 20250516 WA0085

TANJUNGPINANG | Go Indonesia.id – Dalam rangka memperingati Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau ke-23 tahun 2025, Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) menggelar acara ramah tamah bertema “Marwah yang Terpecah” di Restoran Nelayan, Kota Tanjungpinang, Kamis (15/5/2025).

Panitia pelaksana peringatan, Andry Amsy, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan tahun ini digelar secara sederhana namun sarat makna. Acara mencakup refleksi sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, diskusi publik, pembagian sembako, serta temu tokoh BP3KR dari seluruh kabupaten/kota se-Kepri.

Bacaan Lainnya

Advertisement

Ketua Umum BP3KR, Datuk H. Huzrin Hood, dalam sambutannya menyampaikan bahwa semangat perjuangan tidak boleh padam meski Provinsi Kepri telah berusia 23 tahun. Ia menilai sejumlah kebijakan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, masih belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Contohnya pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Kepri di Pulau Dompak. Dari sisi pembangunan fisik memang baik, tapi aktivitas pemerintahan hanya terpusat di satu wilayah saja. Ke depan, semua harus bersatu, mengedepankan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Huzrin yang juga pernah menjabat sebagai Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Riau, menekankan bahwa cita-cita awal pembentukan Provinsi Kepri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia mengenang perjuangan panjang rakyat Kepri memisahkan diri dari Provinsi Riau agar dapat berdiri sendiri sebagai daerah otonom.

“Dengan semangat dan dukungan rakyat, kita mendesak DPR RI dan kementerian hingga akhirnya Provinsi Kepri terbentuk. Kini Kepri telah memasuki usia ke-23, dan ini momentum penting untuk mengevaluasi arah kebijakan pembangunan daerah,” ujar Huzrin.

Ia mengingatkan bahwa banyak wilayah di Kepri, khususnya pulau-pulau kecil dan terpencil, masih jauh tertinggal dan minim perhatian. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah agar lebih fokus dan berpihak pada kepentingan masyarakat pesisir dan maritim.

“Jika ada rencana pembangunan yang belum menyentuh kepentingan rakyat, sebaiknya ditunda. Mari kita utamakan perhatian kepada masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota,” pungkasnya.

Reporter: Edy


Advertisement

Pos terkait