NATUNA | Go Indonesia.id – Seratus hari pertama masa kepemimpinan Bupati Natuna periode 2025–2030, Cen Sui Lan, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Natuna.
Ketua IWOI Natuna, Baharurlazi, dalam pernyataannya kepada GoIndonesia.id, menilai kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan masih jauh dari harapan publik.
Advertisement
Salah satu sorotan utama adalah pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang dinilai kontroversial, baik dari segi kebijakan maupun transparansi anggaran.
“Dalam wawancara yang dilakukan di depan Kantor DPRD Natuna, Senin, 26 Mei 2025, Bupati menyatakan bahwa TP2D dibentuk tanpa menggunakan dana APBD.
Namun fakta yang kami temukan dalam Surat Keputusan (SK) menyebutkan pembiayaan dibebankan pada anggaran daerah tahun 2025,” ujar Baharurlazi.
Ia menyayangkan inkonsistensi pernyataan tersebut, yang menurutnya menimbulkan kebingungan dan kecurigaan publik.
Tak hanya itu, Baharurlazi juga menyoroti komposisi TP2D yang dinilai didominasi oleh orang-orang dekat bupati, hingga munculnya dugaan praktik nepotisme.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa dalam berbagai kebijakan yang diambil, Bupati Natuna belum menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat.
Bahkan, keterlibatan sang suami dalam urusan pemerintahan juga menjadi sorotan.
“Publik mempertanyakan peran dominan suami Bupati dalam berbagai kebijakan. Padahal, beliau tidak memiliki kapasitas resmi di pemerintahan, namun berani mengomentari tokoh politik di forum publik, termasuk melalui grup WhatsApp ‘Sahabat Cen Sui Lan’,” katanya.
Salah satu contoh yang menjadi perbincangan hangat adalah pernyataan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Marzuki, yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Kepri.
Hal ini dinilai memperkeruh suasana politik dan tata kelola pemerintahan daerah.
“Jika situasi seperti ini terus dibiarkan, akan menciptakan preseden buruk dalam pemerintahan.
Rakyat butuh aksi nyata, bukan sekadar janji. Dan kami sebagai insan pers berkewajiban menyampaikan kritik demi perbaikan bersama,” tegas Baharurlazi.
Kinerja 100 hari pertama, lanjutnya, seharusnya menjadi tolok ukur arah pembangunan lima tahun ke depan.
Namun yang terlihat saat ini, menurut IWOI Natuna, justru menimbulkan ketidakpercayaan dan kekecewaan di kalangan masyarakat.
Reporter: Sudirmanto
Advertisement
