Warga Protes Anggaran Dana Desa Saat Musyawarah Khusus, Diduga Ada Kejanggalan

MADINA | Go Indonesia.id — Suasana Musyawarah Desa (Musdes) di Balai Desa Bintuas, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, berlangsung ricuh setelah sejumlah warga mempertanyakan kejelasan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Warga menuntut agar dilakukan rapat evaluasi terlebih dahulu terkait anggaran yang telah digelontorkan pemerintah, karena dinilai tidak sesuai realisasi. Mereka mencurigai adanya penyimpangan pada beberapa program, seperti kegiatan sosialisasi hukum dan perlindungan masyarakat, penguatan ketahanan pangan, serta pembangunan parit irigasi Tahun Anggaran 2023 dengan nilai mencapai Rp97.620.000.

Advertisement

Selain itu, warga juga menyoroti kurangnya keterbukaan informasi publik mengenai pengelolaan Dana Desa. Mereka mengaku tidak pernah mendapatkan akses data penggunaan anggaran meskipun telah beberapa kali diminta kepada pihak pemerintah desa.

“Kenapa anggota BPD tidak pernah tahu soal anggaran? Bahkan soal pencairan dana pun kami tidak pernah diberitahu,” ujar salah satu warga yang hadir dalam musyawarah tersebut.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bintuas. Ia mengaku tidak pernah mendapatkan informasi dari Ketua BPD maupun Kepala Desa terkait pencairan dan penggunaan Dana Desa.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Kepala Desa Bintuas hanya memberikan jawaban singkat, “Semuanya sudah saya bangunkan.” Jawaban ini menuai kekecewaan dari warga yang berharap ada penjelasan transparan dan rinci.

Warga mendesak instansi pemerintah terkait agar segera turun tangan dan mengevaluasi kinerja Kepala Desa. Mereka meminta adanya penegakan prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Kami sebagai masyarakat berhak tahu. Ini uang rakyat, dan seharusnya dikelola secara transparan,” tegas salah satu warga.

Transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa dinilai sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Reporter: Muhammad Hamka, S.Pd

Advertisement