TANJUNGPINANG | Go Indonesia.id_ Jangan biarkan isu lelang Taman Gurindam tersebut memblunder sehingga bisa menimbulkan konflik .
Mencermati isu berkembang akhir – akhir ini terkait polemik rencana pemprov kepri melelang Taman Gurindam dan menyerahkan pengelolaannya Kepada pihak swasta , andry Amsy selaku tokoh muda Badan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau merasa prihatin.
Advertisement
Ada sekelompok masyarakat yang mendukung kebijakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan ada sebagian Masyarakat Tanjungpinang yang protes , sehingga media sosial seperti Facebook, tiktok akhir akhir ini jadi ramai dan saling debat.
Andry berharap agar Pak Gubernur Kepulauan Riau ,Bapak Ansar Ahmad dan Walikota Tanjungpinang Bapak Lis Darmansyah Agar duduk satu meja membahas hal ini ,sebelom memblunder kemana mana.
Sama sama kita ketahui bahwa kondisi Tanjungpinang saat ini perekonomian stagnan, daya beli masyarakat lemah, jadi Tanjungpinang butuh pembangunan disegala bidang dan menarik investor agar bisa berinvestasi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan ungkap andry.
Sekali lagi saya berharap agar Pak Gubernur dan pak Walikota segeralah duduk semeja, berdiskusi , bersama sama membangun kota Tanjungpinang ibukota Provinsi Kepulauan Riau ucapnya.
Dorongan ini disampaikan, setelah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengumumkan lelang kawasan Gurindam 12 Tepi Laut Tanjungpinang, selama 30 tahun.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kepri, Venni Meitaria Detiawati menyampaikan Pemprov Kepri memang sudah membuka lelang tersebut
“Kawasan Gurindam 12 di lelang karena kawasan itu memiliki potensi sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan PAD ke depannya,” kata Venni.
Menurutnya, dengan dilelangnya kawasan Gurindam itu, bisa menambah PAD Kepri yang saat ini tidak dalam posisi baik-baik saja.
Pemprov Kepri tentu mencari peluang baru, untuk menambah pundi-pundi uang untuk Kepri
Ditempat terpisah
Ketua Alumni Universitas BungHatta pc Tanjungpinang , Syaiful,SE menyatakan bahwa persoalan Taman Gurindam tersebut ini sebaiknya segera diredam , pemerintah provinsi kepri dan pemerintah Kota Tanjungpinang harus duduk bersama bahas terkait rencana lelang / pengelolaan kepihak swasta, walaupun Taman Gurindam tersebut dibangun /pembiayaan oleh Provinsi Kepri namun keberadaannya diwilayah Kota Tanjungpinang.
Pemprov Kepri dan pemko Tanjungpinang harus menciptakan Kolaborasi yang Baik Bangun Negri , bersinergi untuk membangun ibukota kepri ini.
Jika konflik ini terus berlanjut ,kita kwatir akan berpengaruh terhadap investasi.
Maaf cakap seandaikan jika pemprov kepri terus melelang dan diserahkan kepada pihak swasta tanpa melibatkan pemko Tanjungpinang , walaupun itu kawasan yang dibiayai oleh pemprov kepri tentunya hal ini akan menyulitkan pengusaha itu sendiri, mengingat pengurusan AMDAL bangunan nanti melalui pemko Tanjungpinang .
Kan kasihan juga dengan investornya nanti ucap Syaiful.
Jangan sampai kasusnya sama seperti
otoritas Batam dulu sekarang namanya BP Batam dengan Pemko Batam pernah mengalami tumpang tindih kebijakan dan saling jegal kewenangan.
Sehingga dapat menghambat iklim investasi dan daya saing ekonomi daerah tegas Syaiful.
Reporter : Edy
Advertisement
