LINGGA | Go Indonesia.id– Komisi I DPRD Kabupaten Lingga menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan masyarakat dan aliansi pekerja tambang timah rakyat, Senin (6/10/25), menyusul penutupan operasional tambang timah di Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Lingga itu dihadiri oleh 31 orang perwakilan dari organisasi masyarakat (Ormas), LSM, serta komunitas pekerja tambang. Audiensi ini digelar sebagai respons atas keresahan masyarakat yang terdampak langsung oleh penutupan tambang, yang disebut telah menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan krisis ekonomi di wilayah tersebut.
Advertisement
Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Maya Sari, memimpin langsung jalannya pertemuan tersebut. Sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir, antara lain Kepala Barenlitbang, Plt Kepala Dinas PUPR, Kabid Tata Ruang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Dalam forum tersebut, Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Kabupaten Lingga, Chris, menyampaikan harapan agar pemerintah segera mencari solusi atas dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat penutupan tambang rakyat.
“Kami berharap ada jalan keluar yang berpihak kepada masyarakat. Jika perlu, kami akan terus menyuarakan ini hingga ke tingkat DPRD Provinsi dan Gubernur Kepulauan Riau,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait langkah konkret yang akan diambil pasca penutupan tambang rakyat tersebut. Namun, DPRD Lingga berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui koordinasi lintas lembaga dan pemerintah provinsi.
—
Reporter: M. Johari
Editor: Go Indonesia.id
Advertisement
