NATUNA | Go Indonesia.id β Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna mengeluhkan belum cairnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan terakhir, yakni Agustus dan September 2025.
Salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa atas keterlambatan tersebut. “Dua bulan, Bapakee, Agustus-September TPP kami belum cair. Banyak yang buat status menjerit. Tolonglah keluarkan yang dua bulan itu,” ujarnya, Rabu (22/10/25).
Keterlambatan pencairan TPP ini bukan kali pertama terjadi. Beberapa ASN mengungkapkan kejadian serupa juga terjadi pada akhir tahun lalu, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan pegawai negeri.
“TPP itu jadi penyambung belanja dapur, bayar sekolah anak, sampai cicilan. Kalau telat, kami kelabakan,” kata ASN lainnya.
Selain berdampak langsung pada kehidupan pegawai, keterlambatan pencairan TPP juga memengaruhi roda ekonomi lokal. Sejumlah pelaku usaha kecil di Natuna mengaku omzet mereka turun drastis akibat daya beli ASN yang melemah.
“Biasanya ramai, sekarang jual beli sehari tidak sampai Rp300 ribu, kadang-kadang zonk,” ungkap seorang pedagang pakaian di Pasar Ranai.
Hingga berita ini diterbitkan, baik Pemerintah Kabupaten Natuna maupun Pemerintah Pusat belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab keterlambatan pembayaran TPP tersebut.
Situasi ini mendorong desakan agar pemerintah bersikap transparan dan segera mencari solusi untuk menjamin ketepatan waktu pembayaran hak-hak ASN, demi menjaga stabilitas ekonomi lokal dan kesejahteraan pegawai negeri.
Reporter: Sudirmanto