NATUNA | Go Indonesia.id– Pembangunan dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, menuai polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, proyek tersebut diduga tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Lurah Sedanau, Subhan, saat dikonfirmasi media pada 25 Desember 2025 melalui sambungan telepon. Subhan mengaku tidak mengetahui secara detail pembangunan dapur MBG tersebut karena tidak pernah ada koordinasi resmi dari pihak pelaksana.
Advertisement
Advertisement
Saya tidak tahu, karena pihak mereka tidak pernah berkoordinasi ke kelurahan. Awalnya kami hanya tahu mau dibangun klinik, tapi ternyata yang dibangun justru dapur MBG,” ujar Subhan.
Pernyataan senada juga ditegaskan oleh Camat Bunguran Barat, Bahtiar, yang menyebut bahwa pihak kecamatan sama sekali tidak dilibatkan sejak awal pembangunan.
Pihak pembangunan dapur MBG itu juga tidak pernah berkoordinasi ke kecamatan,” ungkap Bahtiar saat diwawancarai di hari yang sama melalui sambungan telepon.
Namun demikian, Bahtiar menjelaskan bahwa setelah muncul polemik di masyarakat sekitar dua hari lalu, pihak kecamatan akhirnya memanggil perwakilan dari pihak pembangunan untuk dimintai klarifikasi. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Sekcam serta Kasi BPMD.
Dalam pertemuan itu, perwakilan pihak pembangunan mengakui belum pernah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan terkait pembangunan dapur MBG tersebut.
Bahtiar mengaku telah mempertanyakan alasan tidak adanya koordinasi sejak awal. Menurutnya, pihak pembangunan hanya menjawab bahwa koordinasi akan dilakukan setelah pembangunan selesai 100 persen.
Saya tanya kenapa tidak berkoordinasi dari awal. Mereka menjawab nanti kalau sudah siap 100 persen baru mengundang pihak kecamatan,” jelas Bahtiar.
Jawaban tersebut langsung mendapat respons tegas dari Camat Bunguran Barat. Ia mempertanyakan kelayakan pembangunan jika koordinasi baru dilakukan setelah proyek selesai.
Bagaimana kalau sudah 100 persen, lalu pihak kami menyatakan tidak layak?” tegas Bahtiar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pelaksana pembangunan dapur MBG terkait polemik tersebut. Pemerintah setempat menegaskan bahwa setiap pembangunan di wilayahnya wajib melalui koordinasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, guna menghindari konflik serta memastikan kepentingan masyarakat tetap terjaga.
Reporter : Baharullazi
Advertisement
