Bau-bau Pemborosan Uang Negara, Proyek Pamsimas Desa Nilodingin Diduga Dikerjakan Asal Jad

𝘙𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳 : 𝘔 𝘑𝘶𝘵𝘪

𝘔𝘌𝘙𝘈𝘕𝘎𝘐𝘕 | Go Indonesia.id – Proyek Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Nilodingin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, diduga kuat dikerjakan asal jadi. Proyek yang bersumber dari dana APBN ini menuai kekecewaan warga karena dinilai jauh dari kata layak. Sabtu (18/1/2026).

Alih-alih menjadi solusi kebutuhan air bersih, proyek ini justru memantik amarah masyarakat. Dilokasi, tidak ditemukan papan informasi proyek. Padahal, papan tersebut merupakan bentuk transparansi publik untuk mengetahui besaran anggaran, pelaksana, serta masa pekerjaan.

Lebih parah lagi, pemasangan pipa air terlihat amburadul. Sejumlah pipa tidak ditanam sebagaimana mestinya, melainkan dibiarkan berserakan di atas tanah dan melintasi pemukiman warga. Kondisi ini bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi rusak dalam waktu singkat.

Distribusi air pun tidak merata. Jalur utara dilaporkan mengalir lancar, sementara jalur selatan justru bermasalah. Warga menyebut pipa di jalur selatan dipasang asal-asalan, tanpa perencanaan matang.

“Kami sangat kecewa. Ini bukan proyek murahan, ini uang negara. Tapi hasilnya seperti ini,” ujar seorang warga dengan nada kesal.

Masyarakat jalur selatan mendesak Dinas PUPR Kabupaten Merangin untuk segera turun tangan dan memperbaiki kondisi tersebut. Jika tidak, mereka khawatir proyek ini hanya akan menjadi monumen kegagalan dan pemborosan anggaran.

Proyek yang seharusnya menjadi kebanggaan desa kini justru terancam menjadi aib. Warga menilai, jika dugaan pengerjaan asal jadi ini benar, maka ini mencerminkan buruknya pengawasan dan lemahnya komitmen terhadap kualitas pembangunan.

Lebih jauh, masyarakat mencurigai proyek ini hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara mereka sebagai penerima manfaat justru dirugikan.

Ketua LSM Indonesia Morality Watch (IMW), Radja Sopyan, menyebut proyek Pamsimas ini harus segera diaudit. “Kalau benar pipa tidak ditanam, papan informasi tidak ada, dan pengerjaan asal-asalan, ini bukan lagi soal kelalaian. Ini sudah mengarah pada dugaan penyimpangan anggaran,” tegas Radja.

Ia meminta Inspektorat, BPK, hingga aparat penegak hukum turun langsung ke lapangan. “Pamsimas itu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya kontraktor. Jangan sampai uang negara mengalir deras, tapi airnya justru tidak sampai ke rumah warga,” tambahnya.

Radja juga menegaskan, jika tidak ada asas manfaat bagi masyarakat, maka proyek ini patut dicurigai dan harus dievaluasi total.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun Dinas PUPR Kabupaten Merangin belum memberikan klarifikasi resmi.

𝘙𝘌𝘋𝘈𝘒𝘚𝘐

Post Views: 94