Dugaan Kelalaian RSU Setia Budi: Bayi Terlambat Ditangani, Ketua IDI Tebo Soroti Lambannya 𝘋𝘪𝘢𝘨𝘯𝘰𝘴𝘪𝘴

𝘙𝘦𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳 : 𝘌𝘯𝘥𝘪𝘵𝘢 𝘔𝘴

𝘛𝘌𝘉𝘖 𝘐 𝘎𝘰 𝘐𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦𝘴𝘪𝘢.𝘐𝘥 – Dugaan kelalaian medis kembali mencuat di Kabupaten Tebo. Seorang bayi yang baru dilahirkan melalui operasi sesar di Rumah Sakit Umum (RSU) Setia Budi Rimbo Bujang dilaporkan mengalami keterlambatan diagnosis, hingga kondisinya memburuk dan harus dirujuk ke RSUD Hanafi Muara Bungo untuk menjalani operasi.

Advertisement

Advertisement

Berdasarkan informasi yang dihimpun, bayi tersebut lahir sekitar pukul 22.00 WIB dan berada dalam masa observasi oleh dokter jaga, dr. Dona. Keesokan harinya, pengawasan dilanjutkan oleh dr. Desma. Namun, lebih dari 24 jam setelah kelahiran, bayi tersebut baru didiagnosis mengalami atresia ani parsial atau lubang anus kecil.

Akibat keterlambatan tersebut, kondisi bayi memburuk. Perutnya mengalami kembung hingga membiru, sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Hanafi Muara Bungo untuk tindakan operasi.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Tebo, dr. Andry, saat dikonfirmasi pada Sabtu (17/1/2026) sekitar pukul 12.15 WIB, mengaku telah berkomunikasi dengan pihak manajemen RSU Setia Budi.

“Sudah saya konfirmasi dengan pihak manajemen RSU Setia Budi. Sebaiknya persoalan ini dimediasi dengan keluarga korban agar tidak berlarut-larut,” ujar dr. Andry.

Namun, ia juga menyatakan keberatannya jika nantinya dipanggil sebagai saksi ahli dalam perkara sengketa medis.

“Kalau nanti ada laporan ke aparat penegak hukum terkait sengketa medis, saya keberatan bila dipanggil sebagai saksi ahli,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pihak rumah sakit seharusnya memiliki humas yang aktif menangani persoalan seperti ini. “Kalau ada masalah, seharusnya cepat dimediasi. Jangan sampai berlarut-larut,” tutupnya.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan lanjutan terkait rencana mediasi yang dijanjikan. Hal ini memunculkan dugaan bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan menemui jalan buntu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, dr. Riana, saat dimintai tanggapan pada Selasa (17/1/2026) sekitar pukul 12.45 WIB, belum memberikan komentar substantif dan justru mengarahkan agar persoalan ini dikonfirmasi ke pihak IDI.

Sikap ini dinilai publik sebagai bentuk ketidaktegasan pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan serius yang menyangkut keselamatan pasien, khususnya bayi.

Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.Pd.I, SE, SH, MH, LLB, LLM, Ph.D, menilai kasus ini tidak bisa dianggap remeh.

“Dalam perspektif hukum, keterlambatan diagnosis dan penanganan terhadap pasien, apalagi bayi, merupakan bentuk kelalaian serius. Rumah sakit tidak bisa bersembunyi di balik alasan prosedural. Jika ini terbukti, maka ada konsekuensi pidana dan perdata yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Prof. Sutan Nasomal.

Ia menambahkan, kasus seperti ini harus dipandang sebagai persoalan kemanusiaan. “Ketika nyawa bayi dipertaruhkan akibat kelalaian sistem, maka negara wajib hadir melalui penegakan hukum yang adil dan transparan,” ujarnya.

Secara hukum, dugaan keterlambatan diagnosis dan penanganan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan mengutamakan keselamatan pasien.

Dalam Pasal 46 UU Rumah Sakit, ditegaskan bahwa: “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.”

Sementara dalam Pasal 193 UU Kesehatan disebutkan: “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka berat pada orang lain dapat dipidana.”

Rizky, ayah dari bayi tersebut, memastikan bahwa persoalan ini akan dibawa ke jalur hukum. Ia mengaku sangat dirugikan oleh pihak RSU Setia Budi.

Ia juga membantah keras klarifikasi manajemen rumah sakit yang beredar di sejumlah media lokal. “Apa yang mereka sampaikan itu sangat tidak sesuai dengan fakta,” tegas Rizky.

𝘙𝘌𝘋𝘈𝘒𝘚𝘐

Advertisement