NATUNA | Go Indonesia.id_ Polemik aktivitas galian C di Kabupaten Natuna kembali memanas setelah muncul sejumlah oknum yang menggiring opini dengan mempertanyakan kapabilitas dan kinerja wartawan.(15/2/26).
Isu ini tidak hanya menyerang profesi jurnalis, tetapi juga dinilai sebagai upaya melemahkan fungsi kontrol pers.
Advertisement
Kritik keras datang dari kalangan insan pers Natuna, termasuk para jurnalis yang tergabung dalam berbagai organisasi pers daerah. Selain itu, muncul pula oknum masyarakat yang ikut mempertanyakan asal-usul material pembangunan sejumlah proyek, termasuk gedung Koperasi Merah Putih.
Isu ini mencuat seiring maraknya pemberitaan galian C di sejumlah titik, mulai dari kawasan Pasar Jepang, proyek pembangunan kampung nelayan di Desa Sungai Bulan, hingga proyek pembangunan gedung koperasi di beberapa wilayah Natuna.
Polemik tersebut berkembang sejak awal Februari 2026 dan semakin memanas dalam beberapa hari terakhir, seiring meningkatnya tekanan terhadap media.
Alih-alih menjawab substansi persoalan galian C, sejumlah pihak justru mengalihkan isu dengan mempertanyakan kredibilitas wartawan. Bahkan, oknum masyarakat ikut menyoal dari mana asal material bangunan gedung Koperasi Merah Putih, namun arah diskusi bergeser menjadi serangan terhadap media, bukan pada transparansi proyek.
Serangan dilakukan melalui narasi di ruang publik dan media sosial, dengan menyebut wartawan tidak profesional, tidak kompeten, bahkan dituding menghambat pembangunan. Pola ini dinilai sebagai bentuk pembungkaman terselubung terhadap kebebasan pers.
Pernyataan jurnalis Natuna, pengurus organisasi pers daerah, serta hasil pemantauan lapangan media terhadap aktivitas galian C dan proyek pembangunan.
Salah satu jurnalis Natuna menegaskan, pers hanya menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai Undang-Undang Pers.
“Ketika wartawan diserang, itu bukan lagi soal galian C, tapi sudah masuk ke ranah pelemahan demokrasi. Media hadir bukan untuk menghambat pembangunan, tapi memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Insan pers mendesak Pemerintah Daerah agar segera turun tangan mengondusifkan situasi. Jika dibiarkan, konflik terbuka antara insan pers dan kalangan elit dikhawatirkan akan semakin membesar dan berpotensi menciptakan kegaduhan sosial yang lebih luas di tengah masyarakat Natuna.
Reporter : Baharullazi
Advertisement
