NATUNA | Go Indonesia.id_ Persoalan di laut Natuna kian memprihatinkan. Di tengah sorotan DPR RI terhadap wilayah perbatasan, maraknya kapal illegal fishing justru masih terus terjadi tanpa penanganan serius.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Natuna, Hendri.(15/2/26).
Advertisement
Hendri menilai, aktivitas kapal-kapal asing yang bebas keluar masuk perairan Natuna merupakan bukti lemahnya pengawasan negara.
Menurutnya, praktik ilegal tersebut sudah berlangsung lama dan seolah dibiarkan, sementara nelayan lokal semakin terdesak dan kehilangan ruang hidup.
Nelayan kita setiap hari berjuang di laut dengan kapal kecil dan alat seadanya, tapi harus bersaing dengan kapal besar yang masuk tanpa izin.
Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, ini perampokan sumber daya negara secara terang-terangan,” tegas Hendri.
Ia menyebut, dampak illegal fishing tidak hanya merugikan nelayan dari sisi ekonomi, tetapi juga mengancam kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan.
Hendri mempertanyakan keberadaan dan fungsi aparat pengawasan laut yang dinilai tidak maksimal menjaga perairan strategis Natuna.
Lebih jauh, Hendri juga melontarkan kritik keras kepada Bupati Natuna. Ia menilai pemerintah daerah terlalu pasif dan kurang berani bersuara di tingkat pusat, padahal nelayan setiap hari menanggung dampak langsung dari lemahnya perlindungan negara.
Bupati seharusnya menjadi garda terdepan membela nelayan, bukan hanya sibuk dengan agenda seremonial.
Kalau kepala daerah diam, lalu siapa yang akan memperjuangkan nasib masyarakat pesisir?” ujarnya dengan nada tegas.
Hendri menegaskan, sudah saatnya pemerintah daerah berhenti bersikap normatif dan mulai mengambil langkah konkret.
Mulai dari mendesak penambahan armada patroli laut, mendorong penindakan tegas terhadap kapal ilegal, hingga memperjuangkan kebijakan khusus bagi nelayan Natuna.
Ia juga menyinggung mahalnya tiket pesawat ke Natuna yang sebelumnya disoroti DPR RI.
Menurut Hendri, mahalnya akses transportasi semakin memperparah ketertinggalan daerah perbatasan, baik dari sisi ekonomi, distribusi logistik, hingga pelayanan publik.
Natuna ini wilayah strategis, tapi rakyatnya justru seperti ditinggalkan. Laut dijarah, tiket mahal, fasilitas minim. Negara seakan hadir di peta, tapi absen di lapangan,” sindirnya.
Hendri menutup pernyataannya dengan peringatan keras. Jika pemerintah pusat dan daerah terus lamban, maka kepercayaan masyarakat nelayan terhadap negara akan semakin runtuh.
Jangan salahkan nelayan kalau suatu hari mereka merasa tidak lagi dilindungi oleh negaranya sendiri.
Ini bukan sekadar soal ikan, ini soal harga diri dan kedaulatan bangsa,” pungkasnya.
Reporter : Baharullazi
Advertisement
