NATUNA | Go Indonesia.Id _Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), melalui instansi terkait mengambil langkah tak biasa dalam upaya menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemda mengeluarkan imbauan disertai sayembara bagi masyarakat yang mampu melaporkan atau membantu mengungkap pelaku pembakaran lahan.(28/3/26)
Advertisement
Dalam selebaran yang beredar luas di media sosial dan grup percakapan, disebutkan bahwa warga yang memberikan informasi valid terkait pelaku karhutla akan mendapatkan hadiah sebesar Rp5 juta.
Laporan tersebut harus disertai bukti pendukung, seperti foto kejadian, lokasi, minimal dua orang saksi, serta identitas terduga pelaku.
Kebijakan ini disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan karhutla yang kerap terjadi, terutama saat musim kemarau dan cuaca ekstrem panas. Namun, langkah tersebut justru menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
Seorang narasumber berinisial DS (57) menyebutkan bahwa sebagian warga menilai pendekatan sayembara ini terkesan tidak lazim dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Ini seperti memburu pelaku kriminal kelas berat. Padahal kondisi di lapangan berbeda, bisa-bisa masyarakat saling curiga,β ujar DS saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Minggu (29/03/2026) siang.
Kritik juga muncul karena kebijakan ini dinilai berpotensi memicu konflik horizontal, fitnah, hingga tindakan main hakim sendiri apabila tidak dikontrol secara ketat.
Meski demikian, tidak sedikit pula masyarakat yang mendukung langkah tersebut. Mereka menilai sayembara ini dapat mendorong partisipasi publik dalam menjaga lingkungan, mengingat dampak karhutla sangat besar terhadap kesehatan, perekonomian, hingga kelestarian ekosistem.
Pihak pemerintah daerah menegaskan bahwa identitas pelapor akan dirahasiakan. Selain itu, setiap laporan yang masuk tetap akan diverifikasi oleh aparat berwenang sebelum ditindaklanjuti, guna menghindari penyalahgunaan informasi.
Di sisi lain, pengamat menilai pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan tersebut dengan mengedepankan pendekatan edukatif dan preventif, bukan semata-mata represif.
Sosialisasi kepada masyarakat melalui dinas terkait, kecamatan, desa hingga kelurahan, serta melibatkan TNI-Polri, akan lebih efektif. Dengan begitu masyarakat memahami bahaya karhutla, baik dari sisi kesehatan maupun konsekuensi hukumnya,β tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pendekatan berbasis edukasi dinilai lebih tepat dibandingkan sayembara yang berpotensi menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
Tidak perlu sayembara seperti itu. Pemimpin daerah seharusnya melindungi masyarakat, bukan membuat masyarakat saling mencurigai. Bupati dan wakil bupati dipilih oleh rakyat,β tutupnya.
Kebijakan sayembara ini kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Natunaβdi satu sisi diharapkan menjadi solusi cepat dalam penanganan karhutla, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran akan dampak sosial yang mungkin terjadi.
Reporter: Baharullazi
Advertisement
