DENPASAR | Go Indonesia.id— Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani berbagai urusan pemerintahan, mulai dari hukum, hak asasi manusia (HAM), imigrasi, hingga pemasyarakatan.
Koster ingin kebijakan pemerintah pusat tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga selaras dengan kebutuhan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.
Advertisement
Hal itu disampaikan Koster saat menerima audiensi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (8/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Koster menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kebutuhan penting untuk memastikan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.
“Tusi di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan merupakan bagian dari kebutuhan kami di daerah. Saya sangat menyadari perlunya kolaborasi, koordinasi, dan dukungan antara pemerintah pusat dan daerah,” tegas Koster.
Menurut Koster, berbagai kebijakan nasional perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi serta karakteristik daerah. Karena itu, beliau menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait.
Koster berharap kerja sama tersebut mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang semakin baik.
𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝗸𝗼 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗮𝗺 𝗜𝗺𝗶𝗽𝗮𝘀 𝗠𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗗𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃 𝗕𝗮𝗹𝗶
Sementara itu, R. Andika Dwi Prasetya menjelaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas memiliki tugas mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, serta pemasyarakatan.
Kementerian koordinator tersebut dibentuk seiring dengan pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian teknis, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Andika menilai dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Kami mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan seiring dan sejalan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,” ujar Andika.
Menurut Andika, koordinasi tersebut penting agar kementerian teknis dan pemerintah daerah dapat bekerja secara terpadu tanpa mengabaikan karakteristik masing-masing wilayah.
𝗣𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗛𝗔𝗠 𝗵𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮 𝗣𝗲𝗹𝗮𝘆𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗠𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗣𝗲𝗿𝗵𝗮𝘁𝗶𝗮𝗻
Dalam pertemuan itu, Andika juga menyoroti pentingnya memperkuat perlindungan dan pemajuan HAM melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
Upaya tersebut mencakup peningkatan pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai prinsip-prinsip HAM.
Pelaksanaannya turut didukung jajaran Kementerian HAM di daerah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur yang memiliki wilayah kerja mencakup Bali.
Koster menyambut baik langkah tersebut. Beliau menegaskan bahwa Pemprov Bali siap mendukung penguatan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan daerah.
Audiensi yang turut dihadiri jajaran kementerian terkait di bidang imigrasi dan pemasyarakatan tersebut diharapkan menjadi langkah untuk mempererat hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan Pemprov Bali.
Melalui sinergi tersebut, Koster berharap berbagai urusan pemerintahan, khususnya di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi serta memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.
Kadek/Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
