JAKARTA | Go Indonesia.id-Polri tengah mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga kini penyidik belum menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya upaya penggulingan pemerintah.
Perkembangan penyelidikan itu disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Advertisement
Di hadapan anggota dewan, Suyudi mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa 28 saksi. Sebanyak 24 orang merupakan anggota Polri, sementara empat lainnya berasal dari penyedia layanan telekomunikasi dan kalangan ahli.
Tak hanya memeriksa saksi, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan melalui permufakatan untuk melakukan makar.
“Polri juga telah menerbitkan laporan polisi tentang tindak pidana secara bersama dan mufakat melakukan tindakan makar,” kata Suyudi.
Kapolri menjelaskan, pendalaman dugaan makar dilakukan melalui proses penyelidikan tersendiri. Langkah ini diperlukan karena unsur makar membutuhkan pembuktian yang berbeda dari perkara penyadapan.
“Hingga saat ini dugaan penggulingan pemerintah masih butuh pembuktian lebih lanjut,” tegasnya.
Dalam proses tersebut, penyidik juga menelusuri sejumlah aspek penting, mulai dari siapa pihak yang diduga memberikan perintah, apa tujuan penyadapan, hingga tugas dan peran masing-masing pihak dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Dengan demikian, Polri belum menarik kesimpulan bahwa perkara penyadapan tersebut merupakan bagian dari upaya makar. Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mengungkap apakah terdapat keterkaitan antara dugaan penyadapan dengan rencana menggulingkan pemerintahan.
Penyelidikan ini menjadi salah satu perhatian dalam rapat Komisi III DPR, menyusul berkembangnya perkara penyadapan yang turut menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Rania/Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
