BATAM | Go Indonesia.id – Solidaritas Perlawanan Wartawan Batam (SPWB) resmi mengantarkan surat laporan kepada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) terkait dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam mata rantai peredaran rokok merek Manchester tanpa pita cukai di Kota Batam, Jumat (20/11/2026).
Surat laporan yang disampaikan melalui perwakilan SPWB tersebut telah diterima oleh pihak Polda Kepri. Langkah ini menjadi bentuk desakan agar aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada perkara yang saat ini tengah berjalan di Polresta Barelang, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap dugaan tindak pidana di balik peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut.
Perwakilan SPWB, Haris, menegaskan bahwa penyampaian laporan tersebut bukan bentuk intimidasi maupun intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Polresta Barelang.
Menurutnya, langkah tersebut justru merupakan bagian dari upaya mendorong penegakan hukum yang objektif, transparan, dan berkeadilan.
Sama-sama kita ketahui, rekan sejawat kami saat ini sedang berhadapan dengan proses hukum yang berkaitan dengan pemberitaan rokok ilegal. Namun, persoalan dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai juga tidak boleh diabaikan. Kami menyampaikan laporan ke Polda Kepri agar persoalan ini mendapat perhatian dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tegas Haris.
Ia menjelaskan, laporan tersebut bukan tanpa dasar. SPWB merujuk pada surat tertulis dari Bea dan Cukai Batam kepada pihaknya dengan Nomor S-16/KPU.2/KPU.205/2026, yang menurut SPWB memuat keterangan mengenai status rokok Manchester sebagai rokok ilegal.
Bagi SPWB, keterangan tertulis dari Bea dan Cukai tersebut merupakan informasi penting yang patut ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum melalui pemeriksaan dan penyelidikan sesuai kewenangannya.
Haris mengingatkan bahwa hasil tembakau merupakan Barang Kena Cukai (BKC) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Dalam Pasal 4 UU Cukai, hasil tembakau termasuk jenis barang yang dikenakan cukai. Sementara Pasal 29 ayat (1) mengatur kewajiban pelunasan cukai terhadap barang kena cukai yang akan dikeluarkan untuk dijual atau diserahkan kepada konsumen, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Pasal 54 UU Cukai mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai sebagaimana diwajibkan.
Ancaman pidananya berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit 2 kali hingga paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Dengan adanya ketentuan tersebut, SPWB meminta agar aparat tidak berhenti pada penindakan terhadap barang yang beredar, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rantai distribusi dan pemasokannya.
Haris menegaskan, Polda Kepri perlu memberikan atensi serius terhadap laporan yang telah disampaikan SPWB. Penanganan dugaan peredaran rokok ilegal tidak boleh berhenti pada penyitaan barang atau pemeriksaan pihak di tingkat bawah.
Kami meminta agar persoalan ini diusut sampai tuntas. Telusuri dari mana asal barang tersebut, siapa pemasoknya, siapa distributornya, bagaimana jalur masuk dan peredarannya, serta siapa saja pihak yang diduga berada di balik bisnis rokok Manchester tanpa pita cukai ini. Jangan sampai hanya pelaku di lapangan yang tersentuh, sementara aktor utama di belakangnya tidak pernah terungkap, tegasnya.
Ia juga meminta agar penyidik berkoordinasi dengan Bea dan Cukai Batam guna mendalami asal-usul barang, jalur distribusi, dokumen kepabeanan dan cukai, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan peredarannya.
Menurut SPWB, dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai bukan sekadar persoalan perdagangan, melainkan juga menyangkut potensi kerugian penerimaan negara dan kepatuhan terhadap hukum.
Kalau memang terdapat dugaan tindak pidana, jangan ada tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Kami ingin melihat keberanian aparat mengungkap persoalan ini sampai ke akar-akarnya,” tutup Haris.
Kini, laporan tersebut menjadi salah satu hal yang patut mendapat perhatian Polda Kepri. Publik menunggu bagaimana aparat menindaklanjuti dugaan peredaran rokok Manchester tanpa pita cukai di Kota Batam, termasuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik rantai distribusinya.
Disamping itu Ismail dari SPWB juga menyampaikan bahwa ketika laporan itu tidak diproses
Apabila Laporan kita tidak di proses oleh APH, bukti laporan tersebut akan kita bawa Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) DPR RI, komisi tersebut yaitu hukum dan pajak Tegas Ismail (Tim/Rls)







