Berita Terkini

Ketua DPD IWOI Natuna Kunjungi Rutan Kelas IIA Batam, Pererat Silaturahmi dan Dorong Pembangunan Rutan di Daerah Diduga Tanpa Izin, Aktivitas Pemecahan Batu di Tembesi Dikeluhkan Warga Disdik Batam: Jangan Khawatir, Anak Tetap Bisa Sekolah Meski Tak Lolos Negeri Kepala BP Batam Lantik dr. Tanto Sebagai Direktur RSBP Batam Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Ditunjuk sebagai Komisaris Utama Taspen

IMG 20250701 WA0002

1 Juli 2025

Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar

JAKARTA | Go Indonesia.id_ Beredar isu di masyarakat, dengan tidak berlakunya girik, verponding, dan letter c, tanah ...

IMG 20250623 WA0034

23 Juni 2025

Wapres Gibran Selama Dua Hari di Banyuwangi, Berikut Sejumlah Agendanya

IMG 20250618 WA0006

18 Juni 2025

Manfaat ICI 2025 bagi Dirjen PSKP: Dorong Sinergi Penanganan Konflik Pertanahan untuk Kepastian Investasi

IMG 20250618 WA0007

18 Juni 2025

Beredar Situs Web Palsu Satker Kementerian ATR/BPN, Karo Humas dan Protokol: Pastikan Dapatkan Informasi dari Situs Resmi

IMG 20250617 WA0003

17 Juni 2025

ICI 2025 Jadi Tonggak Penguatan Kolaborasi, Dirjen Penataan Agraria: Reforma Agraria Instrumen Konkret Dukung Pembangunan Infrastruktur

IMG 20250613 WA0035

14 Juni 2025

Jaksa Agung Pimpin Rapat Satgas PKH: Soroti Krisis di Tesso Nilo

IMG 20250614 WA0001

14 Juni 2025

Jaksa Agung Beri Arahan Strategis untuk Kemajuan Karate-Do Gojukai Indonesia

IMG 20250614 WA0002

14 Juni 2025

Kejagung Periksa Staf Khusus Mendikbudristek Terkait Dugaan Korupsi Digitalisasi Pendidikan

IMG 20250704 WA0002

Kejuaraan Wadokai Open dan Festival Sircuit Antar Pelajar se Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

IMG 20250703 WA0066

Polsek Mandau Ungkap Pemerkosa Berkedok Pengobatan Rugyah

IMG 20250704 WA0011

Isu Perjalanan Dinas Fiktif di DPRD Natuna: “Sudah Selesai, Kerugian Telah Dikembalikan”

IMG 20250703 WA0091

Ketua DPRD Tanjab Barat Hadiri HUT Bhayangkara ke-79, Tegaskan Komitmen Sinergitas dengan Polri

IMG 20250703 WA0092

Wujudkan Youth Center di Tanjab Barat, Wabup Katamso Belajar Langsung ke Kota Padang

Kategori: Nasional

806 Calon Perwira Sumber Sarjana Ikuti Dikma PA PK REG, PA PK PROSUS dan PSDP Tenaga Pertanian

Nasional9 Januari 2025

806 Calon Perwira Sumber Sarjana Ikuti Dikma PA PK REG, PA PK PROSUS dan PSDP Tenaga Pertanian

806 Calon Perwira Sumber Sarjana Ikuti Dikma PA PK REG, PA PK PROSUS dan PSDP Tenaga Pertanian

Nasional9 Januari 20259 Januari 2025

Serahkan DIPA 2025 Sekretaris MA Ajak Semua Satker Jalankan Program Yang Dukung Visi Misi MA

JAKARTA | Go Indonesia.id_Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Sugiyanto, S.H., M.H. secara resmi menyerahkan Daftar Isian …

Menteri Nusron Sampaikan Ada 864.662 Hektare Potensi Tanah untuk Menopang Program Ketahanan Pangan, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat Jakarta – Beberapa program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ialah mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi. Untuk menindaklanjuti ketiga hal tersebut, ketersediaan tanah menjadi hal paling mendasar agar program-program tersebut dapat terlaksana. “Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dalam paparannya pada Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (08/01/2025). Menurutnya, dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi. Menteri Nusron menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat. Untuk mendukung program perumahan rakyat, Nusron Wahid menjelaskan bahwa 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman. Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah. “Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional. Menteri Nusron menekankan bahwa sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini. Turut hadir pada rapat ini, sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan; Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis; dan Kepala Biro Perencanaan, Dony Erwan Brilianto. (JM/FA/OD) #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Nasional9 Januari 2025

Menteri Nusron Sampaikan Ada 864.662 Hektare Potensi Tanah untuk Menopang Program Ketahanan Pangan, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat

Menteri Nusron Sampaikan Ada 864.662 Hektare Potensi Tanah untuk Menopang Program Ketahanan Pangan, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat

Cari kami di sini hubungi Marketing

IMG 20250109 WA0030

Nasional9 Januari 2025

Mendagri Tito Karnavian: Minimnya Formasi PPPK di Daerah Bisa Picu Gejolak Sosial

Mendagri Tito Karnavian: Minimnya Formasi PPPK di Daerah Bisa Picu Gejolak Sosial

Nasional8 Januari 2025

Redam Kontroversial, BPK Perlu Hitung Kembali Kerugian Negara 300 T di Kasus Timah

Redam Kontroversial, BPK Perlu Hitung Kembali Kerugian Negara 300 T di Kasus Timah

IMG 20250108 WA0022

Nasional8 Januari 2025

Presiden Prabowo Dorong Efisiensi Penyelenggaraan Haji, Biaya Turun hingga Rp4 Juta

Presiden Prabowo Dorong Efisiensi Penyelenggaraan Haji, Biaya Turun hingga Rp4 Juta

Rapat Koordinasi Antara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Komisi Kejaksaan RI

Nasional6 Januari 2025

Rapat Koordinasi Antara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Komisi Kejaksaan RI

Rapat Koordinasi Antara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Komisi Kejaksaan RI

IMG 20250105 WA0001

Nasional5 Januari 2025

Presiden Prabowo Gelontorkan Anggaran 4,7 Triliun Dari APBN Untuk Kesehatan Rakyat Indonesia

Presiden Prabowo Gelontorkan Anggaran 4,7 Triliun Dari APBN Untuk Kesehatan Rakyat Indonesia

Nasional3 Januari 2025

Girik Tidak Akan Berlaku Lagi di Tahun 2026, Begini Tanggapan Kementerian ATR/BPN

JAKARTA | Go Indonesia.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa …

Kejaksaan Agung selaku Ketua Desk menyelenggarakan Rapat Tingkat Menteri terkait Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Adapun fokus program dari desk tersebut yaitu: Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola: Meningkatkan sinergi antar lembaga untuk mencegah tindak pidana korupsi. Memberikan pendampingan kepada BUMN dan lembaga negara dalam tata kelola bisnis yang baik. Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara: Memperkuat pengawasan terhadap penerimaan devisa dari sektor ekspor, impor, dan jasa. Menyusun kebijakan inovatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam sambutannya, Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa pembentukan kedua desk ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Kedua desk ini, yang baru terbentuk pada November 2024, telah menunjukkan kinerja signifikan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik. “Meski desk koordinasi yang dipercayakan kepada Kejaksaan baru terbentuk pada tanggal 4 November 2024 yang lalu, namun desk koordinasi tersebut telah menunjukkan kinerja yang sangat membanggakan,” ungkap Jaksa Agung. Sebagai gambaran, dalam rangka meningkatkan tata kelola bisnis di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan RI telah mengambil langkah-langkah strategis dengan memberikan pendampingan kepada BadanUsaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga negara yang terlibat dalam kasus korupsi, guna mencegah terjadinya atau terulangnya tindak pidana tersebut. Sedangkan, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI telah berperan aktif sebagai anggota tim Satuan Tugas Sawit yang bertugas melakukan perbaikan tata kelola industri kelapa sawit. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari penertiban, inventarisasi data, hingga penyusunan kebijakan satu peta tematik perkebunan kelapa sawit sebagai bentuk dukungan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, Kejaksaan juga berperan secara aktif sebagai Ketua Pelaksana Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara yang di bawah koordinasi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Sejak Oktober hingga Desember 2024, Kejaksaan RI melalui Bidang Intelijen telah berhasil mengamankan 89 proyek pembangunan prioritas nasional, 28 proyek IKN, dan 1.120 proyek prioritas daerah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Jaksa Agung juga menyampaikan keprihatinannya atas Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan di angka 34 pada tahun 2024, dengan peringkat yang merosot dari posisi 110 ke 115 dunia. Hal ini mencerminkan perlunya langkah pencegahan korupsi yang lebih efektif dan terkoordinasi. "Korupsi adalah musuh kita bersama, dan inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," ujar Jaksa Agung. Dari hasil rapat terkait, telah disimpulkan terkait 5 hal yakni: Penegakan hukum kasus korupsi harus seimbang, menghasilkan efek jera tanpa mengganggu laju belanja pemerintah, yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pembenahan tata Kelola dan penguatan akuntabilitas melalui teknologi digital, seperti e-katalog, dan e-government, harus didorong untuk mencegah peluang korupsi. Pemulihan aset (asset recovery) harus menjadi prioritas untuk meningkatkan penerimaan negara. Kerja sama internasional perlu ditingkatkan untuk mengembalikan aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Pengelolaan kasus tindak pidana korupsi harus efisien, cost penegakan hukum perlu dipertimbangkan dengan hati-hati Reporter : Iskandar

Nasional3 Januari 2025

Rapat Tingkat Menteri Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Serta Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara

Rapat Tingkat Menteri Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Serta Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara

«
1
…
6
7
8
9
10
…
95
»