TANJUNGPINANG | Go Indonesia.id_ Menggelar diskusi panel strategis bertajuk “Mau Dibawa ke Mana Tanjungpinang?” dengan menghadirkan jajaran pengambil kebijakan dan tokoh masyarakat di Tanjungpinang, Minggu (15/2/2026).
Diskusi ini menyoroti transisi ekonomi pasca-pandemi, strategi pengelolaan anggaran, hingga visi jangka panjang pembangunan kota
Advertisement
Hadir sebagai narasumber utama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Zulhidayat, S.Ag., Kepala Bapelitbang Riono, Kepala Dinas Kominfo Teguh, serta akademisi dan jurnalis senior sebagai perwakilan tokoh masyarakat.
Sekda Tanjungpinang, Zulhidayat, menegaskan bahwa pemerintah kini tengah beralih dari fase stabilisasi ekonomi masa pandemi menuju fase akselerasi pertumbuhan. Menurutnya, APBD memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan ekonomi daerah.
“Saat Covid-19, fokus kita adalah stabilisasi melalui penguatan UMKM.
Namun sekarang, kita membutuhkan akselerasi yang didorong oleh belanja modal. Kabar baiknya, hampir Rp300 miliar dana APBN akan masuk ke Tanjungpinang untuk pembangunan infrastruktur, seperti sekolah rakyat dan RSUD baru,” ujar Zulhidayat.
Ia juga menyoroti perubahan skema dana transfer pusat pada 2025–2026 yang menuntut pemerintah daerah lebih jeli dalam menangkap peluang ekonomi lokal, termasuk memaksimalkan perputaran dana program pusat di daerah agar berdampak langsung pada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bapelitbang Riono menjelaskan bahwa arah pembangunan Tanjungpinang telah memiliki kompas yang jelas melalui dokumen RPJPD 20 tahunan dan RPJMD lima tahunan.
“Tahun 2026, fokus kita adalah pembangunan kota cerdas yang inklusif berbasis budaya.
Ada lima prioritas utama, yakni pembangunan manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi lewat modal usaha UMKM, pengelolaan lingkungan hidup seperti sampah dan limbah, pemberdayaan masyarakat, serta penataan kawasan pesisir,” jelasnya.
Riono menambahkan, efisiensi anggaran dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah agar tidak terjebak dalam tunda bayar, sekaligus tetap menyelaraskan visi Wali Kota yang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat dan kreativitas berbasis teknologi.
Kepala Dinas Kominfo Teguh turut memberikan klarifikasi terkait isu belanja pegawai yang sempat menjadi perbincangan publik.
Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang melakukan penyesuaian agar porsi belanja pegawai tidak melampaui batas 30 persen sesuai aturan nasional pada 2027.
“Wali Kota melakukan manajemen keuangan yang ketat karena masuk di tengah kondisi beban tanggung jawab keuangan yang sudah ada. Fokusnya bukan membangun proyek mercusuar dari nol, tetapi memperbaiki infrastruktur dasar dan meningkatkan etos kerja aparatur agar pelayanan publik maksimal tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan pajak atau tarif parkir secara gegabah,” tegas Teguh.
Dalam sesi diskusi, perwakilan tokoh masyarakat sekaligus akademisi dan jurnalis senior menekankan bahwa masa depan Tanjungpinang tidak semata ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh dinamika masyarakat dan kekuatan ekosistem ekonomi.
“Pemerintah hanya menyumbang sebagian kecil dari PDRB. Kekuatan sesungguhnya ada pada bagaimana satu rupiah uang pemerintah mampu memicu kelipatan ekonomi di masyarakat. Kita harus optimistis melihat peluang regional dan internasional, serta memastikan dokumen seperti RPJMD benar-benar menjadi panduan perubahan, bukan sekadar dokumen di atas kertas,” ungkapnya.
Sementara itu, Owner Sempadanpos, Dwi Kamalawaty selaku penyelenggara diskusi panel menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar sebagai bentuk kontribusi media dalam membantu Pemerintah Kota Tanjungpinang merumuskan arah pembangunan dan penguatan ekonomi melalui pertukaran gagasan.
“Saya prihatin dengan kondisi Tanjungpinang saat ini. Jangan hanya bicara data dengan perencanaan yang dikerjakan sekian persen saja. Tapi buatlah sesuatu untuk jangka panjang demi masa depan anak cucu kita.
Saya ingat almarhum Bapak H. Akmal, dari kedai kopi lahir ide besar pembentukan Provinsi Kepri. Artinya, gagasan besar bisa muncul dari ruang-ruang diskusi sederhana,” kata Dwi.
Diskusi ditutup dengan harapan agar kolaborasi antara pemerintah, media, dan tokoh masyarakat terus terjalin guna mengawal arah pembangunan Tanjungpinang menuju kota yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal. (Red)
Advertisement
