BANYUWANGI | Go Indonesia.id – Enam fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar forum krusial untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis malam (19/6/2025) ini menjadi panggung awal bagi pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif, demi menyempurnakan arah kebijakan fiskal daerah yang lebih tajam dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Advertisement
Dipimpin dengan khidmat oleh Wakil Ketua DPRD Siti Mafrochatin Ni’mah, rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Mujiono, Pj Sekda Guntur Priambodo, Asisten Bupati Choirul Ustadi, para kepala SKPD, camat, dan lurah.
Fraksi-fraksi yang berani menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif adalah Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, Gerindra, Golkar, dan NasDem.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicara Ficky Septalinda, langsung menyoroti defisit anggaran sebesar Rp459,2 miliar yang rencananya akan ditutup melalui pinjaman daerah. “Kami meminta agar rencana ini dievaluasi secara mendalam.
Pinjaman akan menjadi beban berat bagi APBD di tahun-tahun mendatang jika tidak disertai dengan proyeksi pendapatan yang pasti dan terukur,” tegasnya.
Namun, PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi atas kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ambisius, mencapai Rp740,3 miliar. “Target ini jangan hanya menjadi angka di atas kertas. Harus ada inovasi radikal dan strategi pemungutan yang konkret, agar target ini benar-benar bisa dicapai dan tidak sekadar menjadi prediksi yang hampa,” imbuh Ficky.
Fraksi PKB, yang diwakili oleh H. Susiyanto, menekankan pentingnya mengarahkan belanja daerah pada sektor-sektor produktif yang mampu menggerakkan roda ekonomi daerah.
“Tingkat kemiskinan masih stagnan, masalah pengangguran belum tertangani secara optimal. Kenaikan belanja sebesar 14,47 persen harus diarahkan secara tepat untuk menjawab tantangan-tantangan mendesak ini,” ujarnya dengan nada serius.
PKB juga menyoroti melonjaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu yang mencapai angka fantastis, Rp585 miliar.
“Ini adalah indikasi nyata dari lemahnya pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Harus ada evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem yang mendasar, agar serapan anggaran bisa lebih efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat,” tegas Susiyanto.
Fraksi Demokrat, melalui juru bicara Yusieni, melontarkan kritik tajam terhadap target opsen pajak kendaraan yang dianggap terlalu rendah, hanya Rp54,4 miliar.
“Jumlah kendaraan bermotor di Banyuwangi mencapai lebih dari 1,1 juta unit. Seharusnya target PAD dari sektor ini bisa ditingkatkan secara signifikan, minimal mencapai Rp80–90 miliar,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Demokrat juga menyoroti kenaikan belanja hibah yang cukup mencolok, dari Rp128 miliar menjadi Rp154 miliar. “Kenaikan ini tidak sejalan dengan semangat Inpres No. 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi dan efektivitas anggaran.
Kami meminta agar pihak eksekutif lebih selektif dan cermat dalam memberikan hibah, agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak positif dan akuntabel,” ucap Yusieni dengan tegas.
Sementara itu, Fraksi Gerindra dan Golkar sepakat menekankan pentingnya efisiensi anggaran serta percepatan realisasi program-program yang telah direncanakan. Keduanya kompak mendorong digitalisasi layanan publik untuk memperkuat sistem pemungutan retribusi dan pajak daerah, demi meningkatkan PAD secara signifikan.
Fraksi NasDem, di sisi lain, lebih menyoroti peningkatan kualitas belanja modal dan penguatan pengawasan internal, demi memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, enam fraksi DPRD sepakat bahwa perubahan APBD 2025 haruslah berpijak pada prinsip-prinsip mulia: keadilan anggaran, akuntabilitas publik, dan keberpihakan yang tulus pada rakyat kecil.
Seluruh fraksi juga menyatakan kesiapan untuk membahas lebih lanjut Raperda Perubahan APBD secara mendalam, demi memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Banyuwangi.
Rapat paripurna ini menjadi titik awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD 2025 mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Banyuwangi.
Sinergi yang kuat antara DPRD dan eksekutif diharapkan terus terjaga dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Bumi Blambangan.
Reporter : Indah Razak
Advertisement
