TANJUNGPINANG | Go Indonesia.id Forum Peduli Ibu Kota Kepulauan Riau (FPI Kepri) kembali menyuarakan kekecewaannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyikapi penolakan publik terhadap rencana lelang sebagian kawasan Taman Gurindam 12.
Kekecewaan itu muncul setelah pertemuan yang digelar Gubernur Kepri di Kantor Gubernur, Rabu (2/10/2025), hanya melibatkan tujuh orang pelaku UMKM tanpa menghadirkan unsur masyarakat luas atau perwakilan Forum.
Advertisement
Pertemuan tersebut, yang disebut sebagai bagian dari upaya komunikasi pemerintah dengan warga terdampak, dinilai tidak inklusif dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat yang lebih luas.
βIni bukan solusi. Pertemuan yang hanya melibatkan tujuh pelaku UMKM tidak mencerminkan keterbukaan atau niat untuk berdialog dengan semua pihak.
Kami kecewa karena suara masyarakat, khususnya dari Forum Peduli Ibu Kota Kepri, diabaikan,β tegas Ketua Forum, Hajarullah Aswad, usai mengetahui hasil rapat.
FPI Kepri sebelumnya telah menyatakan penolakan terhadap rencana privatisasi kawasan Gurindam 12 dan merencanakan aksi unjuk rasa damai pada 8 Oktober 2025 mendatang.
Aksi akan digelar di Kantor Gubernur Kepri dengan titik kumpul di Lapangan Pamedan Ahmad Yani, Tanjungpinang.
Dalam tuntutannya, Forum meminta agar Gubernur membatalkan rencana lelang dan memilih skema pengelolaan kawasan secara kolaboratif antara Pemprov Kepri dan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Sebelumnya, DPRD Kepri juga telah merekomendasikan agar lelang ditunda, namun hingga akhir September belum ada pernyataan resmi dari Gubernur terkait keputusan tersebut.
βKami hanya ingin Gubernur mendengarkan rakyatnya. Ini ruang publik, jangan dikomersialisasikan tanpa pertimbangan sosial dan lingkungan,β ujar Hajarullah.
Forum menegaskan, jika tidak ada tanggapan resmi sebelum 8 Oktober, aksi tetap akan digelar dengan skala lebih besar dan terbuka untuk partisipasi masyarakat luas.
Reporter : Edy
Advertisement
