LINGGA | Go Indonesia.idβ Penundaan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan perangkat desa di Kabupaten Lingga kembali membuka borok serius pengelolaan keuangan daerah. (7/1/26)
Di tengah jargon pembangunan dan slogan βLingga Bersinarβ, fakta di lapangan justru menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban dasar terhadap aparatur dan pelayan publiknya sendiri.
Advertisement
Advertisement
Keterlambatan gaji ini bukan kali pertama terjadi. Bagi masyarakat dan kalangan mahasiswa, kondisi tersebut menjadi indikator nyata rapuhnya kemandirian fiskal Kabupaten Lingga, yang hingga kini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) nyaris tak berkembang signifikan.
Mahasiswa asal Lingga, Fachry Pangestu, menilai persoalan ini tidak bisa lagi disederhanakan sebagai kendala teknis atau administrasi.
βIni bukan soal telat transfer atau kesalahan birokrasi. Ini cermin gagalnya pengelolaan keuangan daerah. Di tengah klaim prestasi pembangunan, justru hak PPPK dan perangkat desa tidak mampu dibayar tepat waktu,β ujarnya.
Krisis Keuangan di Balik Narasi Prestasi
Penundaan gaji aparatur desa dan PPPK memunculkan pertanyaan mendasar: ke mana arah prioritas anggaran daerah? Jika belanja rutin dan hak pegawai saja tersendat, publik mempertanyakan klaim keberhasilan pembangunan yang kerap digaungkan pemerintah daerah.
Lebih jauh, kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pelayanan publik, mengingat PPPK dan perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat bawah.
Ekonomi Stagnan, Lapangan Kerja Mandek
Masalah fiskal daerah juga berkelindan dengan stagnasi ekonomi Lingga. Hingga kini, minimnya lapangan pekerjaan masih menjadi keluhan utama masyarakat.
Banyak warga usia produktif terpaksa merantau keluar daerah karena sempitnya peluang kerja di kampung halaman.
Situasi ini diperparah dengan enggannya investor masuk ke Lingga. Sejumlah faktor disebut menjadi penghambat utama, mulai dari:
Kondisi geografis kepulauan
Keterbatasan infrastruktur dasar
Lemahnya kepastian kebijakan dan iklim investasi
Minimnya dukungan ekosistem ekonomi daerah
βInvestor melihat daerah yang bahkan kesulitan membayar gaji pegawainya sendiri. Ini sinyal merah bagi dunia usaha,β kata seorang pengamat kebijakan daerah yang enggan disebutkan namanya.
Lingkaran Setan PAD Rendah
Rendahnya PAD membuat daerah semakin bergantung pada pusat. Ketergantungan ini menciptakan lingkaran setan: tanpa investasi PAD tak tumbuh, tanpa PAD pembangunan tersendat, dan tanpa pembangunan investor semakin menjauh.
βKalau kondisi ini terus dibiarkan, lapangan kerja akan semakin menyempit dan PAD tidak akan pernah naik. Pemerintah tidak bisa terus membangun narasi prestasi yang tidak dirasakan masyarakat,β tegas Fachry.
Desakan Evaluasi Menyeluruh
Masyarakat dan mahasiswa mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dan arah pembangunan Kabupaten Lingga.
Penundaan gaji aparatur dinilai tidak boleh terus berulang, karena menyangkut keadilan, kesejahteraan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Jika krisis ini tidak segera dibenahi, Kabupaten Lingga dikhawatirkan tidak hanya mengalami stagnasi ekonomi, tetapi juga krisis legitimasi pemerintahan di mata masyarakatnya sendiri.
Reporter: Amri
Advertisement
