TANJUNGPINANG | Go Indonesia.id_ Polemik panas seputar lelang kawasan Gurindam 12 meledak jadi isu publik yang membara! (26/9/25).
Alih-alih menyelesaikan persoalan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Provinsi Kepri bersama OPD dan elemen masyarakat justru menambah bara konflik.
Advertisement
Dalam forum penting yang digelar 23 September lalu, publik berharap lahir keputusan tegas. Namun yang didapat? Janji-janji kosong! Gubernur Kepri absen total, tak memberikan arah maupun sikap pasti. Bahkan hingga 48 jam pasca-rapat, tak satu pun tindak lanjut diberikan oleh Pemprov. Masyarakat menilai ini sebagai penghinaan terhadap suara rakyat.
Janji Tinggal Janji, Salinan Resmi Pun Tak Kunjung Datang
Ketua DPRD Kepri, Iman Setiawan, SE, memang menandatangani berita acara penundaan lelang Gurindam 12.
Tapi apa gunanya jika tak ada wujud nyata di lapangan? GEBER-KEPRI dan unsur masyarakat menyebut, hingga pukul 00.00 WIB, tidak ada surat resmi, tidak ada komunikasi, dan tidak ada itikad baik dari Pemprov.
“Ini bukan hanya penundaan. Ini penghinaan!” kata seorang tokoh pemuda yang hadir di forum.
DPRD Dianggap Gagal, Publik Siap Turun ke Jalan
Kekecewaan merambat cepat. Sejumlah tokoh sipil, mahasiswa, pedagang Gurindam 12, hingga organisasi keagamaan menilai DPRD lemah dan tidak mampu melobi eksekutif.
Ketua pedagang Gurindam 12 secara tegas mengancam, jika sikap Pemprov masih seperti ini, massa lebih besar akan dikerahkan pada Rabu mendatang.
Tuntutan mereka tetap jelas:
Hentikan lelang Gurindam 12!
Buktikan legalitas pembangunan gedung LAM dan Dekranasda!
Sediakan ruang UMKM yang layak, bersih, dan manusiawi!
Pakar Peringatkan: Ini Bisa Jadi Krisis Kepercayaan Publik
Pakar otonomi daerah memperingatkan, kaburnya hasil RDP adalah bukti nyata lemahnya tata kelola pemerintahan di Kepri. Tanpa dukungan eksekutif, hasil RDP hanya jadi “dokumen moral”—tak punya kekuatan hukum apapun.
Sementara itu, pengamat pemerintahan mengingatkan, jika transparansi terus diabaikan, konflik sosial di akar rumput akan meledak. Pemerintah dinilai bermain api di tengah ladang kering.
Rakyat Mendesak: Gubernur Harus Turun Tangan Sekarang!
Koordinator Aksi, Andi Rio Framantdha, menyerukan ultimatum:
“Gubernur Kepri harus turun langsung! Jangan berlindung di balik OPD! Ini soal hak rakyat atas ruang publik.”
Menurutnya, DPRD juga harus bergerak lebih dari sekadar seremonial—gunakan kekuatan politik untuk memastikan Gurindam 12 tetap milik rakyat, bukan jadi komoditas elit!
Rakyat Sudah Bicara. Sekarang Gubernur Harus Menjawab!
Jika Pemprov dan DPRD terus bermain aman, maka bukan hanya Tanjungpinang yang akan bergejolak tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah Kepri yang akan runtuh!
Aksi besar sedang disiapkan. Rakyat tak lagi mau dibohongi. Gurindam 12 adalah milik semua, bukan milik segelintir!
—
Reporter : Edy
Advertisement
