KEPRI, NATUNA | Go Indonesia.id โ Menjelang aksi damai yang direncanakan pada 15 Mei 2025 di Kantor Gubernur Kepri, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) se-Provinsi Kepri bersama masyarakat nelayan siap menyuarakan keluhan dan tuntutan terhadap regulasi wilayah dan kuota tangkap yang dinilai sangat merugikan.
Haironi, Ketua HNSI Kecamatan Serasan, menyatakan dukungannya terhadap Ketua DPC HNSI Natuna, Dodi Haryanto, yang bertindak sebagai koordinator lapangan aksi tersebut. Ia mengapresiasi langkah Dodi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat nelayan.
โSelaku Ketua HNSI Serasan, saya sangat mendukung langkah Pak Dodi yang menggerakkan kepeduliannya terhadap nasib nelayan. Regulasi kuota tangkap ini sangat merugikan kami,โ ujar Haironi melalui pesan WhatsApp kepada Go Indonesia.
Haironi menegaskan bahwa mayoritas nelayan di Kecamatan Serasan adalah nelayan mandiri, bukan buruh nelayan, sehingga dampak dari kebijakan tersebut sangat terasa bagi mereka.
โKami di Serasan adalah nelayan mandiri. Kebijakan ini jelas melemahkan kemandirian nelayan di daerah kami,โ lanjutnya.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Ketua DPC HNSI Natuna mewakili seluruh pengurus HNSI di kecamatan-kecamatan se-Natuna. Menurutnya, kehidupan masyarakat di Natuna sangat bergantung pada laut, sehingga kebijakan yang tidak berpihak pada nelayan sangat merugikan.
โKepri, khususnya Natuna, hidup dari laut. Hampir seluruh lapisan masyarakat di sini adalah nelayan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menyusahkan mereka. Kami berharap aksi ini bisa memperjuangkan aspirasi nelayan secara nyata,โ ungkap Haironi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap intensitas, kuantitas, dan kualitas kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat nelayan.
โIndonesia adalah negara maritim. Sudah seharusnya keputusan yang diambil berpihak kepada rakyat, demi menjaga kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir,โ tutup Haironi.
Reporter: Sudirmanto