Isu West Papua Kembali Diangkat dalam Sidang Umum PBB ke-81, Indonesia Sampaikan Tanggapan

1G 95 e1790944588393

NEW YORK | Go Indonesia.idβ€” Isu hak asasi manusia (HAM) di West Papua kembali menjadi perhatian dalam rangkaian Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 yang berlangsung pada September 2026.

Sejumlah negara Pasifik, di antaranya Kepulauan Solomon dan Vanuatu, menyampaikan perhatian terhadap situasi HAM di West Papua serta mendorong adanya akses dan verifikasi independen di lapangan, termasuk melalui kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB.

Bacaan Lainnya

Advertisement

Kepulauan Solomon dalam penyampaiannya menekankan pentingnya verifikasi independen terhadap berbagai laporan mengenai kondisi HAM di West Papua. Sementara itu, Vanuatu kembali menyampaikan keprihatinan terhadap laporan dugaan pelanggaran HAM dan belum terlaksananya kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke wilayah tersebut.

Kepulauan Marshall juga menyampaikan dukungan terhadap perhatian kawasan Pasifik mengenai persoalan West Papua dan pentingnya pelaksanaan komitmen terkait akses HAM PBB.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menyampaikan tanggapan melalui mekanisme hak jawab. Indonesia menolak tuduhan mengenai adanya pelanggaran HAM sistematis di Papua dan menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran HAM yang kredibel dapat ditangani melalui institusi serta mekanisme hukum nasional, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Pemerintah Indonesia juga kembali menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia berpandangan bahwa setiap kunjungan mekanisme HAM PBB ke wilayah Indonesia perlu dilakukan melalui mekanisme dan kesepakatan yang berlaku.

Aktivitas Kelompok Pro-Kemerdekaan

Di luar forum resmi PBB, kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua juga terus melakukan kampanye dan diplomasi internasional.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang dipimpin Benny Wenda, kembali menyerukan akses yang lebih luas bagi mekanisme HAM internasional ke West Papua. Kelompok tersebut juga mendorong adanya verifikasi independen mengenai kondisi masyarakat Papua.

Pernyataan mengenai persoalan West Papua dari kelompok tersebut merupakan posisi politik mereka dan berbeda dengan posisi Pemerintah Indonesia yang menegaskan kedaulatan NKRI atas Papua.

Perhatian Kawasan Pasifik

Persoalan West Papua juga terus menjadi bagian dari pembahasan di kawasan Pasifik. Forum regional negara-negara Pasifik sebelumnya telah mendorong terlaksananya kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke West Papua.

Perkembangan mengenai posisi Melanesian Spearhead Group (MSG) terhadap Indonesia juga menjadi perhatian. Sejumlah laporan menyebut adanya dorongan agar akses Komisioner Tinggi HAM PBB dapat direalisasikan sebelum akhir 2026, dengan pembahasan mengenai hubungan Indonesia dengan MSG pada 2027 apabila perkembangan tersebut tidak terlaksana.

Namun, perkembangan regional tersebut merupakan proses diplomatik tersendiri dan bukan merupakan keputusan Sidang Umum PBB mengenai status politik West Papua.

Belum Ada Keputusan Akhir PBB

Hingga perkembangan Sidang Umum PBB ke-81 pada awal Oktober 2026, belum terdapat keputusan Sidang Umum PBB yang mengubah status politik West Papua atau menetapkan mekanisme baru mengenai penentuan nasib sendiri bagi wilayah tersebut.

Perdebatan yang berlangsung memperlihatkan adanya perbedaan pandangan.

Sejumlah negara Pasifik dan kelompok pro-kemerdekaan Papua mendorong akses yang lebih luas bagi mekanisme HAM PBB, verifikasi independen, serta dialog mengenai persoalan Papua.

Sementara Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa persoalan Papua merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia dan penyelesaian persoalan HAM dilakukan melalui mekanisme nasional serta kebijakan pembangunan dan otonomi khusus.

Dengan demikian, isu West Papua masih menjadi bagian dari dinamika diplomatik internasional dan kawasan Pasifik. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses diplomasi, mekanisme HAM PBB, serta komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Agustinus Selegani/Jurnalis KAPERWIL Go Indonesia.id
Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah
Sumber/ULMWP (United Liberation Movement for West Papua)


Advertisement

Pos terkait