BINTAN | Go Indonesia.id— Ketua Umum Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD HIMA PERSIS) Tanjungpinang–Bintan, Muhammad Zhein Noor Ramadhan, menyatakan sikap kritis terhadap rencana investasi pemanfaatan hasil sedimentasi laut di wilayah Kabupaten Bintan.
Sikap ini ia sampaikan di tengah dinamika sosial yang berkembang, di mana sebagian besar masyarakat Desa Numbing menyatakan persetujuan terhadap proyek tersebut karena adanya skema kompensasi dari perusahaan.(5/2/26).
Advertisement
Zhein menegaskan bahwa fakta adanya persetujuan masyarakat tidak boleh disederhanakan sebagai legitimasi mutlak atas proyek yang berpotensi merusak ekosistem laut. Menurutnya, persetujuan tersebut harus dibaca secara utuh dalam konteks kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang rentan.
“Kami menghormati sikap masyarakat Numbing yang menyetujui proyek ini karena adanya kompensasi. Namun kita juga harus jujur melihat realitas: persetujuan itu lahir dari kebutuhan ekonomi jangka pendek, bukan dari posisi tawar yang sepenuhnya adil,” ujar Muhammad Zhein Noor Ramadhan.
Sebagai masyarakat Bintan, Zhein menekankan bahwa kritik yang disampaikan PD HIMA PERSIS bukan ditujukan kepada masyarakat, melainkan kepada arah kebijakan investasi dan negara yang seharusnya hadir memberi pilihan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Ia menyesalkan kondisi saat ini di mana aktivis lingkungan justru berbenturan dengan masyarakat lokal, sementara akar persoalan struktural luput dari perhatian.
“Jangan sampai rakyat diposisikan saling berhadapan. Aktivis dianggap anti-rakyat, sementara masyarakat dianggap mengkhianati lingkungan. Ini framing yang keliru. Persoalannya bukan pada masyarakat, tapi pada model investasi yang tidak memberi pilihan selain kompensasi sesaat,” tegasnya.
Zhein mengingatkan bahwa laut bagi masyarakat pesisir Bintan bukan hanya ruang ekonomi hari ini, tetapi juga penopang kehidupan jangka panjang. Pemanfaatan hasil sedimentasi laut berisiko menimbulkan kerusakan ekosistem, penurunan hasil tangkap nelayan, abrasi, dan konflik sosial laten di kemudian hari.
Dalam konteks nasional, Zhein menyatakan bahwa sikap PD HIMA PERSIS justru sejalan dengan gagasan Gerakan Indonesia Asri yang baru-baru ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pembangunan berwawasan lingkungan, keberlanjutan ekosistem, dan keadilan antargenerasi.
“Visi Presiden Prabowo melalui Gerakan Indonesia Asri harus dimaknai secara utuh. Pembangunan tidak boleh hanya menghitung nilai investasi, tetapi juga menghitung biaya ekologis dan sosial yang akan ditanggung generasi mendatang,” ujarnya.
PD HIMA PERSIS Tanjungpinang–Bintan mendorong pemerintah daerah untuk tidak sekadar mengandalkan persetujuan berbasis kompensasi, melainkan membuka ruang dialog yang jujur, transparan, dan berbasis kajian lingkungan hidup yang komprehensif. Alternatif investasi yang berorientasi pada pariwisata berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, serta penguatan ekonomi lokal dinilai jauh lebih relevan bagi masa depan Bintan.
Menutup pernyataannya, Zhein menegaskan bahwa posisi mahasiswa adalah menjaga keseimbangan antara keberpihakan kepada rakyat dan keberanian menjaga alam.
“Kami berdiri bersama masyarakat, bukan di atasnya. Tapi kami juga punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan bahwa kompensasi hari ini tidak boleh dibayar dengan kerusakan laut esok hari,” pungkasnya.
Reporter: JEBAT
Advertisement
