TANJUNGPINANG | Go Indonesia.id_Β Saat Gubernur Kepri Ansar Ahmad tengah menghadapi tekanan akibat pemangkasan anggaran pusat ke daerah sebesar Rp534 miliar oleh Kementerian Keuangan RI,
Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Ibu Kota Provinsi Kepri (FPIK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Pulau Dompak, Rabu (8/10/2025).
Advertisement
Aksi ini diikuti oleh sejumlah aktivis, ibu rumah tangga, hingga elemen pemuda yang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan swastanisasi kawasan Gurindam 12, proyek reklamasi besar yang selama ini diklaim sebagai ikon baru Tanjungpinang.
“Proyek Gurindam 12 menelan hampir Rp1 triliun uang rakyat. Tapi kini justru ingin diswastakan. Ini bentuk pengingkaran terhadap janji awal bahwa kawasan ini akan menjadi ruang terbuka publik,” tegas Hajarullah Aswad, Koordinator Utama Forum.
Tudingan Penghamburan Uang Rakyat
Forum menilai bahwa pembangunan Gurindam 12, yang dikerjakan sejak tahun 2018 hingga 2020 menggunakan dana APBD Kepri, telah berubah dari semangat pembangunan publik menjadi ajang bagi-bagi proyek bernilai miliaran rupiah.
Mereka menyoroti salah satu bagian proyek, yaitu Kompi A, yang hingga saat ini belum selesai, meskipun sempat dijanjikan akan rampung secara menyeluruh sesuai dengan masterplan atau landscape yang telah dirancang sejak awal.
βDulu dijanjikan proyek ini akan menjadi ruang hijau terbuka bagi masyarakat. Tapi sekarang malah jadi lahan komersial. Ini jelas pengkhianatan terhadap amanat pembangunan,β ujar salah satu peserta aksi.
Tuntutan Forum
Dalam pernyataan tertulis yang diserahkan kepada Pemprov Kepri, Forum Peduli Ibu Kota Kepri menyampaikan tuntutan:
1. Batalkan rencana swastanisasi Gurindam 12.
2. Audit ulang seluruh anggaran proyek sejak 2018.
3. Libatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan soal ruang publik.
Forum juga mengancam akan menggelar aksi susulan dengan massa yang lebih besar jika pemerintah tidak memberikan penjelasan atau menindaklanjuti tuntutan mereka.
βJangan sampai rakyat Tanjungpinang hari ini dipersalahkan oleh anak cucunya 30 tahun ke depan karena diam terhadap perampasan ruang publik,β ujar Hajarullah dalam orasinya.
Konteks: Anggaran Daerah Terpukul
Aksi ini berlangsung di tengah kabar mengejutkan dari Pemerintah Provinsi Kepri bahwa terjadi pemangkasan anggaran transfer pusat sebesar Rp534 miliar.
Pemangkasan ini membuat sejumlah program prioritas Pemprov terancam ditunda atau dibatalkan.
Situasi tersebut menambah tekanan bagi Gubernur Ansar Ahmad, yang kini tak hanya menghadapi tantangan fiskal, tetapi juga tekanan sosial dari masyarakat sipil yang mempertanyakan kebijakan pengelolaan ruang publik.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Provinsi Kepri belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi unjuk rasa dan tuntutan yang diajukan massa.
—
Reporter: Edy
Editor: Redaksi GoIndonesia.id
Advertisement
