JAMBI | GO Indonesia.id – Puluhan massa yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Morality Watch (IMW) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jambi, bersama sejumlah awak media, menggelar aksi unjuk rasa di Polda Jambi.
Mereka menuntut penindakan TEGAS terhadap aktivitas ilegal drilling di kawasan Senami, Kabupaten Batanghari, yang dinilai semakin meresahkan.
Advertisement
Dalam orasinya, Usnan menyoroti maraknya aktivitas pengeboran minyak ilegal di kawasan Hutan lindung. Ia menyebut, meskipun Aparat telah beberapa kali melakukan razia dan menangkap pelaku, namun aktivitas tersebut tetap berjalan tanpa rasa takut terhadap Hukum.
Go Indonesia.id Chanel
“Para penambang ilegal ini semakin terang-terangan. Seolah-olah tidak ada ketakutan terhadap Aparat Penegak Hukum (APH), meskipun razia sudah dilakukan berkali-kali,” tegas Usnan.
Ketua DPD LSM IMW Provinsi Jambi, Radja Sofian, turut menyampaikan kecaman terhadap lemahnya penindakan Hukum. Ia menilai bahwa Aparat hanya melakukan pengendalian, bukan pembasmian, sehingga ilegal drilling terus beroperasi dan menimbulkan dampak buruk, termasuk korban jiwa serta kerusakan lingkungan yang semakin parah.
Korban sudah banyak berjatuhan, lingkungan terus rusak. “Kami menduga Aparat Penegak Hukum(APH) hanya melakukan pengendalian, bukan pembasmian. Penindakan terhadap ilegal drilling ini terkesan tebang pilih, bahkan menjadi bisnis menguntungkan bagi Oknum tertentu,” ungkap Radja Sofian.
Radja juga menyinggung insiden kebakaran sumur minyak ilegal di Batanghari yang semakin menunjukkan lemahnya pengawasan. Ia mengkritik pernyataan Wakapolres Batanghari yang mengklaim telah menutup 53 Sumur minyak, tetapi selang beberapa waktu kemudian, Tiga sumur kembali terbakar.
“Lebih memalukan lagi, pada 4 Februari 2025, kebakaran Sumur minyak ilegal kembali terjadi di lokasi yang sudah dipasangi garis polisi.
Ini membuktikan bahwa pengamanan Aparat di lokasi sangat lemah,” tambahnya.
Atas kondisi ini, LSM IMW meminta Kapolda Jambi untuk segera mencopot Wakapolres Batanghari, Kasat Reskrim dan Kanit Tipiter Polres Batanghari karena dinilai tidak mampu menindak TEGAS aktivitas ilegal drilling di Senami.
Aksi demonstrasi ini menjadi sorotan Publik, mengingat dampak ilegal drilling yang terus mengancam lingkungan dan keselamatan masyarakat di Kabupaten Batanghari.
*Redaksi*
Advertisement
