PULAU PUNJUNG | Go Indonesia.id_ Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai perbaikan jembatan di Jorong Pulau Anjolai, Nagari Ampek Koto Nan Dibawuah, Kecamatan Sembilan Koto, yang sebelumnya disebut sebagai swadaya murni masyarakat.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Bobby P Riza, melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Amrijal, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai fakta.
Advertisement
βPerbaikan jembatan Pulau Anjolai bukanlah hasil swadaya murni masyarakat, melainkan merupakan bantuan CSR dari perusahaan Swarna Bumi Ilman Persada melalui Bapak Sutan Riki Al Khaliq, atas permintaan Bupati Dharmasraya melalui Dinas DMPTSP dan Dinas PU,β jelas Amrijal, Sabtu (6/9/2025).
Amrijal menambahkan, berita yang sudah terlanjur beredar terkesan dibuat untuk menyudutkan Bupati Dharmasraya.
βKami menduga berita itu sengaja dibuat untuk menyudutkan ibu bupati dan pemerintah daerah. Berita itu tidak berdasar dan tidak diverifikasi dengan benar oleh wartawan terkait, sehingga sangat tidak profesionalβ tegasnya.
Direktur PT. Swarna Bumi Ilman Persada, Sutan Riki Al Khaliq, membenarkan hal tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Fraksi PDIP itu menyampaikan bahwa perusahaannya memang menerima proposal dari Pemkab Dharmasraya untuk mendukung perbaikan jembatan.
βKami menerima proposal dari Dinas PU dan Dinas PMPTSP bulan lalu. Karena perlu dilakukan kajian dan perhitungan anggaran, maka pelaksanaannya baru bisa dilakukan saat ini,β ujarnya dan diamini Kepala Dinas PMPTSP Naldi.
Sementara itu, Kepala Jorong Pulau Anjolai, Bobi Dion Basmen, juga meluruskan informasi yang beredar. Ia mengakui memang pernah diwawancarai oleh seorang wartawati, namun tidak diberi penjelasan mengenai konteks wawancara.
βSaya memang pernah diwawancarai, tapi saat itu masih berada di luar daerah. Wartawati yang bersangkutan juga tidak menjelaskan konteks wawancara, sehingga muncul kesalahpahaman dalam pemberitaan,β ungkap Bobi.
Ia menegaskan bahwa pernyataannya sebelumnya tidak bisa diartikan mewakili pemerintah daerah.
βPernyataan saya sebelumnya tidak mewakili pemerintah daerah, terlebih lagi saya tidak diberitahu konteksnya apa. Pemda dan pemerintah nagari adalah dua entitas yang berbeda, sehingga kami tidak ada kewenangan berbicara mewakili Pemda,β tegasnya lagi dan menyatakan menarik kembali pernyataan sebelumnya.
Camat Sembilan Koto, Fajar Robie Yunika, turut menyampaikan apresiasi atas kerja sama pemerintah daerah dan pihak swasta dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
βDi tengah keterbatasan anggaran, kolaborasi antara Pemkab Dharmasraya dan dunia usaha melalui CSR sangat membantu masyarakat. Kami di kecamatan merasakan langsung manfaatnya,β ujarnya.
Dengan adanya klarifikasi ini, Pemkab Dharmasraya berharap masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan memahami bahwa CSR merupakan salah satu solusi nyata untuk mendukung pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Reporter : Amat
Advertisement
