JAKARTA | Go Indonesia.Id – Prof Dr KH Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional, menegaskan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Ia menilai nilai keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 kian tergerus dalam praktik pemerintahan di lapangan.
Hal itu disampaikan Prof Dr Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online, dalam dan luar negeri, di Kantor Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Kamis (6/2/2026).
Advertisement
“Indonesia ini negara hukum, Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Tapi di lapangan, nuansa itu hilang. Rakyat yang seharusnya diayomi justru seperti menjadi pihak yang ditekan. Ironis di negeri sendiri,” tegasnya.
Ia meminta agar Presiden RI H. Prabowo Subianto memberikan penegasan langsung kepada jajaran pemerintahan, mulai dari menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat hingga kepala desa dan lurah, agar kembali menjadikan Pancasila sebagai roh dalam menjalankan kekuasaan.
Berdasarkan hasil pengamatan dan kajian sejarah, Prof Dr Sutan Nasomal mengungkapkan bahwa runtuhnya banyak kerajaan dan negara di masa lalu tidak lepas dari sikap pemimpinnya yang sombong, egois, dan tidak berpihak kepada rakyat.
“Pemimpin yang dzalim tidak pernah didukung oleh kekuatan universal yang lahir dari doa-doa masyarakat yang tertindas. Doa orang yang terdzolimi itu sangat makbul,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa umur sebuah negara sangat ditentukan oleh ketakwaan para pemimpinnya dalam menjalankan amanah, baik terhadap agama yang diyakini maupun terhadap nilai luhur yang disepakati bersama dalam bernegara.
Menurutnya, Pancasila tidak boleh hanya dijadikan slogan, pidato seremonial, atau sekadar tulisan di atas kertas yang membisu.
“Jika Pancasila hanya jadi sandiwara, maka praktik kepemimpinan akan liar dan arogan. Pemimpin seperti itu jelas tidak pancasilais dan tidak memanusiakan manusia. Yang dirugikan tentu masyarakat,” katanya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa Indonesia sangat mungkin bubar dan hilang dari percaturan dunia apabila para pemimpinnya terus salah dalam mengambil kebijakan dan tidak berpihak kepada rakyat.
“Pemimpin yang tidak berpihak kepada masyarakat pasti tumbang. Cepat atau lambat,” tegasnya.
Dalam diskusi ringan yang berkembang, Prof Dr Sutan Nasomal menyoroti kebijakan penataan kota dan wilayah yang kerap mengorbankan rakyat kecil, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelaku usaha informal lainnya.
Menurutnya, pemerintah sering mengabaikan nilai Pancasila saat melakukan penggusuran dengan dalih penataan kota agar terlihat indah, rapi, dan tertib.
“PKL itu berjualan karena keterbatasan modal. Mereka tidak mampu menyewa ruko atau lapak di pasar besar. Kalau digusur, pemerintah wajib menjamin kelangsungan hidup mereka dengan relokasi yang layak dan strategis,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pasar-pasar tradisional sejak dahulu justru lahir dari keberadaan PKL yang tumbuh seiring meningkatnya aktivitas masyarakat.
“Kalau pusat keramaian tetap di tengah kota, tapi PKL disingkirkan ke tempat sepi, itu namanya mematikan rakyat pelan-pelan,” tegasnya.
Selain PKL, kebijakan penataan transportasi yang menghilangkan angkutan kota (angkot) juga dinilai menciptakan persoalan sosial baru.
“Supir angkot kehilangan pekerjaan. Pemerintah seharusnya memikirkan pekerjaan lanjutan mereka, bukan sekadar menghapus angkot dari jalan,” katanya.
Ia menilai banyak persoalan sosial justru lahir dari kebijakan pemerintah yang tidak memikirkan dampak lanjutan terhadap keberlangsungan hidup rakyat.
Prof Dr Sutan Nasomal menegaskan, membiarkan rakyat kehilangan pekerjaan dan sumber nafkah sama artinya dengan membiarkan darurat kelaparan meluas.
“Itu perbuatan jahat dan tidak pancasilais. Pancasila menjamin hak setiap orang untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Teknis pelaksanaannya adalah tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan seruan agar para pemimpin berhenti bertindak arogan dan dzalim.
“Menata kota itu penting, tapi keselamatan dan kelangsungan hidup rakyat jauh lebih penting. Jangan korbankan manusia demi estetika kota,” pungkasnya.
Narasumber: Prof Dr Sutan Nasomal, SE, SH, MH Pemerhati Masyarakat Luas.
REDAKSI
Advertisement
