JAKARTA | GO Indonesia.Id – Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal SH, MH, meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk menelusuri secara mendalam dampak kesepakatan kerja sama atau MoU antara Indonesia dan Amerika Serikat terhadap biaya ekspor di tengah situasi geopolitik dunia yang memanas.
Pernyataan tersebut disampaikan Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online dalam dan luar negeri di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, kawasan Cijantung, Jakarta, Sabtu (8/3/2026).
Advertisement
Menurutnya, kerja sama internasional seperti MoU antara Indonesia dan Amerika Serikat pada dasarnya merupakan langkah baik untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral, terutama di tengah konflik global yang sedang berlangsung.
Namun demikian, ia menyoroti persoalan biaya ekspor yang dinilai masih membebani pengusaha Indonesia.
“MoU RI–AS sangat baik untuk menjaga kemungkinan terburuk di tengah situasi perang. Namun masalah biaya ekspor dalam dan luar negeri tidak berubah. Kita tetap membayar, sementara dari luar seperti gratis,” ujar Sutan Nasomal.
Ia juga menilai sebagian masyarakat Indonesia, khususnya yang tidak mengikuti perkembangan media elektronik, belum sepenuhnya memahami dampak konflik internasional terhadap kondisi ekonomi global.
Situasi perang yang melibatkan sejumlah negara, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, menurutnya telah memicu ketidakstabilan ekonomi dunia.
Dampaknya terasa hingga ke sektor perdagangan internasional. Aktivitas pasar global disebut mulai terganggu, jalur perdagangan melambat, dan biaya pengiriman barang melalui jalur laut maupun udara melonjak tajam.
Selain itu, menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat juga turut memberi tekanan terhadap perekonomian nasional. Per 8 Maret 2026, nilai tukar dolar AS tercatat berada di kisaran Rp16.939,90 per dolar.
Kondisi tersebut dinilai memberatkan pelaku usaha, termasuk pengusaha besar dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
“Saat ini banyak pengusaha terpaksa berjalan di tempat karena situasi perdagangan internasional tidak stabil. Ongkos kirim sangat mahal dan beberapa perusahaan di Timur Tengah dan Eropa bahkan sudah meliburkan operasionalnya,” katanya.
Ia juga menyoroti beban pajak yang dinilai masih cukup tinggi bagi pelaku usaha Indonesia, sementara beberapa negara tetangga justru menurunkan pajak guna menjaga stabilitas industri dan perdagangan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang bijaksana agar aktivitas ekonomi nasional kembali bergerak.
“Pemerintah harus membantu pengusaha dan UMKM agar jalur perdagangan internasional kembali terbuka. Kalau tidak, kondisi ini bisa membuat perdagangan seperti mati suri,” tegasnya.
Selain itu, Sutan Nasomal juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan berbagai kebutuhan penting masyarakat yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari luar negeri.
Beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian serius antara lain ketersediaan energi seperti gas dan BBM, serta obat-obatan dan peralatan medis.
Ia berharap pemerintah membuka peluang kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi stabil agar pasokan kebutuhan strategis tetap terjaga.
“Pemerintah harus memperhatikan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat agar tidak terjadi kelangkaan, termasuk energi, obat-obatan, dan alat kesehatan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Sutan Nasomal meminta Presiden Prabowo Subianto turun langsung menelusuri perkembangan harga di pasar yang mulai mengalami kenaikan.
Menurutnya, stabilitas harga dan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal SH, MH – Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia.
REDAKSI
Advertisement
