JAKARTA | Go Indonesia.id– Pakar Hukum Internasional Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meniadakan seluruh bentuk festival dan pesta perayaan Tahun Baru 2026 di seluruh daerah.
Permintaan itu disampaikan dengan alasan Indonesia masih berada dalam suasana duka akibat rangkaian bencana alam yang melanda berbagai wilayah, khususnya di Sumatra.(16/12/25).
Advertisement
Advertisement
Menurut Sutan Nasomal, bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat tidak dapat dilepaskan dari kerusakan lingkungan yang telah berlangsung lama, termasuk pembabatan hutan dan aktivitas pertambangan liar yang diduga dibiarkan.
“Bencana ini bukan semata peristiwa alam. Ada perbuatan manusia dan pembiaran yang panjang.
Jika tidak dievaluasi secara serius, potensi bencana serupa akan terus berulang,” ujar Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media dari luar negeri melalui sambungan telepon, Kamis, 18 Desember 2025.
Ia menilai perayaan tahun baru dalam situasi seperti sekarang tidak mencerminkan empati negara terhadap penderitaan masyarakat. Menurutnya, Indonesia saat ini tidak dalam kondisi “baik-baik saja”.
“Jumlah korban meninggal terus bertambah, infrastruktur rusak parah, dan masih banyak warga kehilangan tempat tinggal, bahkan mengalami kelaparan.
Ada masyarakat yang hanya menyisakan pakaian di badan,” katanya.
Sutan Nasomal menyebutkan, dampak bencana di Sumatra telah meninggalkan jejak kehancuran besar, termasuk kerusakan jalan, jembatan, permukiman, dan fasilitas publik.
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan bisa mencapai lebih dari Rp500 triliun, mengingat luasnya wilayah terdampak dan kompleksitas perbaikan.
Dalam kondisi tersebut, ia meminta seluruh kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota tidak mengalokasikan anggaran untuk festival atau pesta pergantian tahun.
“Jangan ada satu rupiah pun dihabiskan untuk pesta. Dana miliaran itu lebih baik dialihkan untuk pemulihan wilayah bencana dan membantu masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang dinilai sedang tidak sehat, sementara daya beli masyarakat terus tertekan.
Menurutnya, kebijakan meniadakan pesta tahun baru akan menjadi simbol empati negara sekaligus langkah moral yang kuat.
Sepanjang tahun 2025, Indonesia tercatat mengalami berbagai bencana alam, mulai dari letusan gunung berapi hingga banjir besar dan longsor.
Sutan Nasomal menilai setiap bencana selalu meninggalkan pekerjaan besar bagi negara dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pemulihan berjalan adil dan menyeluruh,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sutan Nasomal mengajak seluruh pemegang kekuasaan dan masyarakat Indonesia untuk menundukkan kepala, berdoa bersama, dan mendukung langkah Presiden serta pemerintah dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan dan pembangunan nasional.
“Indonesia perlu kebijaksanaan, keberanian, dan empati untuk merapikan kembali negeri ini,” ujarnya.
Narasumber:
Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH
Pakar Hukum Internasional
Presiden Partai Oposisi Merdeka
Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus
Redaksi
Advertisement
