TANJUNGPINANG | Go Indonesia.id_ Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudi Chua, menerima audiensi perwakilan pelaku usaha yang terdiri dari perusahaan ekspedisi Batam–Tanjungpinang, UMKM, pedagang, dan distributor sembako. Pertemuan ini membahas persoalan kelangkaan bahan pangan yang belakangan terjadi di wilayah Tanjungpinang, Bintan, Karimun, dan sekitarnya.(10/12/25).
Kelangkaan tersebut diduga kuat dipicu oleh pengetatan pemeriksaan barang oleh Bea dan Cukai di Pelabuhan Punggur, Batam.
Kondisi ini menyebabkan terhambatnya distribusi sejumlah bahan konsumsi dan berdampak pada kenaikan harga serta minimnya pasokan di pasar.
Pertemuan audiensi juga dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepri, Riki Rionaldi, yang memaparkan sejumlah langkah tindak lanjut sebagai solusi jangka pendek dan jangka menengah.
Hasil Kesepakatan Audiensi
1. Barang impor diupayakan masuk langsung ke Bintan, Tanjungpinang, atau Karimun
Distribusi akan diarahkan langsung ke daerah tujuan sesuai kewenangan badan usaha pelabuhan masing-masing.
2. Barang konsumsi dalam negeri tetap dapat melewati Batam
Komoditas seperti sembako, sayur, buah, dan kacang-kacangan akan diizinkan kembali keluar dari Batam menuju daerah lain, dengan syarat pelaku usaha memiliki kelengkapan administrasi.
> “Dinas UMKM Provinsi Kepri akan memberikan pendampingan dalam proses perizinannya,” jelas Riki Rionaldi.
3. Pemprov Kepri akan memfasilitasi koordinasi dengan Bea Cukai
Koordinasi dilakukan agar barang kebutuhan pokok dan produk pertanian dari dalam negeri dapat melewati jalur Punggur untuk diteruskan ke Tanjunguban sesuai ketentuan yang berlaku.
Keluhan Masyarakat Meningkat
Selain hambatan distribusi, masyarakat Tanjungpinang juga mengeluhkan kelangkaan minyak goreng dan ayam potong yang semakin sulit ditemukan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), di mana permintaan kebutuhan pokok biasanya meningkat.
Pelaku usaha berharap Pemerintah Provinsi Kepri segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kelancaran distribusi dan stabilitas pasokan bahan pokok agar tidak terjadi lonjakan harga yang lebih buruk.
Reporter: Edy







