#OPINI
NATUNA | Go Indonesia.id– Satu tahun sudah berlalu sejak pasangan Bupati dan Wakil Bupati Natuna dilantik. Namun hingga kini, berbagai janji kampanye yang dulu digaungkan di hadapan masyarakat masih belum dirasakan secara nyata. Harapan besar rakyat Natuna perlahan berubah menjadi kegelisahan dan kekecewaan.
Advertisement
Advertisement
Saat masa kampanye, pasangan kepala daerah ini menjanjikan tiga hal utama yang sangat krusial bagi wilayah perbatasan seperti Natuna, yakni penurunan harga tiket pesawat, pemerataan akses internet, dan penciptaan lapangan kerja baru. Janji tersebut menjadi magnet dukungan masyarakat yang mendambakan perubahan dan peningkatan kesejahteraan.
Namun realitas di lapangan justru berkata lain. Harga tiket pesawat masih tinggi dan terus dikeluhkan masyarakat karena menghambat mobilitas, ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Akses internet juga belum merata, terutama di desa-desa dan kecamatan terpencil yang masih mengalami kesulitan sinyal. Sementara itu, lapangan kerja baru yang dijanjikan belum terasa signifikan, membuat banyak pemuda Natuna tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Di tengah kondisi itu, masyarakat justru melihat pemerintah lebih sibuk dengan kegiatan seremonial. Rakyat seolah “dihibur” dengan berbagai acara dan permainan berhadiah, sementara persoalan mendasar tak kunjung tersentuh.
Di sisi lain, kontraktor lokal menjerit karena banyak pembayaran proyek yang belum juga dicairkan. Situasi ini berdampak langsung pada pekerja dan perputaran ekonomi daerah. Ketika kontraktor tidak dibayar, upah pekerja tersendat, usaha kecil ikut terganggu, dan kepercayaan terhadap pemerintah pun menurun.
Di lingkungan birokrasi, sejumlah OPD dinilai lebih sibuk menjaga posisi dan kedekatan dengan kekuasaan daripada bekerja maksimal untuk rakyat.sementara profesionalisme dan keberanian menyampaikan kebenaran justru melemah.
Sementara itu, pemerintah daerah tampak lebih sering disibukkan dengan rapat dan pertemuan. Agenda demi agenda digelar, namun masyarakat menilai aksi nyata di lapangan masih jauh dari memuaskan. Banyak persoalan mendasar tetap belum tersentuh: infrastruktur rusak, ekonomi lemah, pelayanan publik belum optimal.
Berbagai polemik di awal 2026, mulai dari konflik pemerintahan desa hingga kegaduhan kebijakan, semakin memperkuat persepsi bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya fokus pada kebutuhan rakyat.
Janji kampanye itu kontrak moral. Kalau tiket tetap mahal, internet masih susah, dan kerja tetap sulit, lalu di mana hasilnya?” ujar seorang warga Natuna.
Bagi masyarakat, satu tahun seharusnya cukup untuk menunjukkan arah perubahan. Kini publik menunggu: apakah sisa masa jabatan akan benar-benar digunakan untuk menepati janji, atau rakyat Natuna kembali harus bersabar menunggu harapan yang tak kunjung tiba.
Oleh : Baharullazi (Ketua DPD IWOI Natuna)
Advertisement
