PASAMAN BARAT | Go Indonesia.Id — Memasuki satu tahun masa pemerintahan Bupati Pasaman Barat Yulianto bersama Wakil Bupati M. Ihpan, sejumlah kalangan mulai melontarkan kritik terhadap kinerja pemerintah daerah. Harapan masyarakat akan adanya perubahan dinilai belum terlihat nyata di kabupaten penghasil kelapa sawit tersebut.
Hamdi, salah seorang pemerhati pemerintahan daerah di Pasaman Barat, menilai sejumlah program yang dulu disampaikan saat kampanye belum tampak berjalan di lapangan.
Advertisement
“Sungguh jauh di luar harapan. Bagaimana mungkin akan terjadi perubahan jika sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) masih diisi pejabat lama yang dinilai minim terobosan. Yang terjadi hanya laporan asal bapak senang,” ujarnya Minggu 8 Maret 2026.
Ia mencontohkan sejumlah program yang pernah disampaikan ke publik, seperti berobat gratis plus, 1 dokter 1 nagari, 1 bidan 1 jorong, penyediaan ambulans untuk daerah terpencil, serta pendidikan gratis 12 tahun, yang menurutnya belum terlihat implementasinya.
Program lain seperti 1.000 tahfiz dan 1.000 wirausaha, bantuan alsintan gratis, peningkatan kualitas dan kesejahteraan ASN, pemberdayaan tokoh masyarakat, tokoh adat, milenial dan Gen Z, hingga rencana pemilihan wali nagari definitif tahun 2025 juga disebut belum menunjukkan perkembangan berarti.
Hamdi juga menyoroti pengelolaan anggaran daerah. Ia menyebut pada akhir tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tidak mampu membelanjakan sekitar Rp70 miliar dari APBD sehingga menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
“Ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah belum berjalan maksimal,” katanya.
Hal senada disampaikan Abdul. Ia menilai komposisi pemerintahan yang masih diisi banyak pejabat lama membuat kinerja pemerintahan saat ini terlihat stagnan dan tidak jauh berbeda dari periode sebelumnya.
“Kalau masyarakat awam yang kurang memahami struktur APBD, mungkin mereka menilai pemerintahan sebelumnya lebih baik karena ada program berobat gratis. Padahal dampaknya dulu juga membuat APBD Pasaman Barat terbebani. Tapi masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Sementara di era sekarang, perubahan yang dirasakan belum terlihat,” ujarnya.
Abdul juga menyoroti pengelolaan aset daerah, salah satunya kebun sawit tanah kas daerah (TKD) di Muara Kiawai. Ia menilai aset tersebut tidak terkelola dengan baik.
“Coba kita lihat kebun sawit TKD di Muara Kiawai. Hal itu saja tidak bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah. Akibatnya kebun itu sekarang seperti tidak bertuan, banyak dijarah dan tidak memberikan pemasukan bagi daerah,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan lingkungan, khususnya maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI) yang menurutnya telah mencemari sejumlah aliran sungai di Pasaman Barat.
“Setiap aliran sungai sekarang banyak tercemar akibat aktivitas PETI. Padahal ada surat dari gubernur terkait penanganannya. Pertanyaannya, apakah sudah ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah? Menurut kami belum terlihat langkah konkret,” ujarnya dengan nada kesal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bupati Pasaman Barat Yulianto maupun jajaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terkait berbagai kritik tersebut.
Sejumlah pihak berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan sekaligus menunjukkan langkah konkret agar berbagai program yang pernah dijanjikan kepada masyarakat benar-benar dapat direalisasikan.
Pasalnya, bagi masyarakat Pasaman Barat, yang paling dinantikan bukan sekadar janji atau wacana, melainkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.(*)
Reporter: Randi
Advertisement
