DHARMASRAYA | Go Indonesia.idβ Acara buka puasa bersama yang digelar oleh Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, di Auditorium Kantor Bupati pada Jumat, 7 Maret 2025, menjadi perhatian publik.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda.
Advertisement
Kepala Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah, Kaspul Asral, menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk acara ini berasal dari APBD Kabupaten Dharmasraya, dengan total Rp 370 juta.
Rincian anggaran mencakup biaya buka puasa bersama sebesar Rp 70 juta dan pengadaan 2.100 helai kain sarung untuk tamu undangan senilai Rp 300 juta.
Namun, penggunaan anggaran tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat.
Ketua Jaringan Independen Wartawan Dharmasraya (JIWHA), Andika Putra, menyampaikan pandangannya terkait efisiensi anggaran.
“Acara ini tentunya baik untuk mempererat silaturahmi, namun kita juga perlu memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan prinsip efisiensi yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025,” ujarnya.
Sementara itu, salah seorang tokoh pemuda Dharmasraya, Jamil Donggur, dalam sebuah diskusi grup WhatsApp “Dharmasraya Membangun” menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran perlu terus dikawal.
“Media harus hadir untuk mengawal pemerintah. Kalau ada yang tidak sesuai aturan, mari kita perbaiki bersama,” katanya.
Jamil juga mengklarifikasi bahwa anggaran sebesar Rp 380 juta yang disebutkan sebelumnya merupakan alokasi untuk enam kegiatan, bukan hanya satu acara buka puasa.
Hingga saat ini, menurutnya, anggaran yang telah digunakan baru sekitar Rp 50 juta, sementara kegiatan lain masih dalam perencanaan.
Di sisi lain, Sekretaris PMII Dharmasraya, Suhendri, menyoroti pentingnya penghematan anggaran, terutama di tengah tantangan ekonomi dan bencana yang dihadapi masyarakat.
“Kita perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan semangat efisiensi yang disampaikan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sejumlah pihak menantikan klarifikasi lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengenai detail penggunaan anggaran dan bagaimana pelaksanaannya dapat tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat serta kebijakan efisiensi yang berlaku.
Reporter : Rahmat
Advertisement
