TANJUNGPINANG | Go Indonesia.id– Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melelang sebagian kawasan Gurindam 12 kepada pihak swasta mendapat penolakan keras dari elemen masyarakat sipil. Forum Peduli Ibu Kota menilai langkah tersebut sebagai bentuk privatisasi ruang publik yang dibangun dari uang rakyat.
Koordinator forum, Hajarullah Aswad, menyebut rencana lelang itu cacat secara etika dan substansi. Ia menuding Pemprov lebih mengutamakan kepentingan investor dibanding kesejahteraan masyarakat lokal.
Advertisement
“Kami menolak keras! Gurindam 12 adalah ruang publik, bukan properti yang bisa dijual ke swasta,” tegasnya.
Masalah diperparah dengan dugaan tidak transparannya proses lelang serta minimnya koordinasi antara Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang. Forum mencium aroma kepentingan elite yang ingin mengambil alih kawasan strategis tersebut.
Forum menyampaikan tiga tuntutan utama: hentikan lelang, pertahankan Gurindam 12 sebagai ruang publik, dan segera duduk bersama antara pemerintah provinsi dan kota untuk menyelesaikan polemik ini.
Aksi yang digelar di tengah kota itu menuai perhatian luas, karena menyuarakan keresahan masyarakat atas kebijakan pemerintah daerah yang dinilai lebih berpihak kepada investor.
“Kami ingin Gurindam 12 tetap jadi milik rakyat. Jangan dijual diam-diam!” seru Hajarullah Aswad, Koordinator Forum.
Forum juga mengkritisi adanya ketidakterbukaan informasi serta konflik antar pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan tersebut.
Simak selengkapnya kronologi aksi dan reaksi pemerintah dalam artikel ini. Klik di sini untuk membaca liputan eksklusif!
Reporter : Edy
Advertisement
