BANYUWANGI | Go Indonesia.id_ Polisi Ripublik Indonesia (Polri) harus menjadi institusi yang menaungi seluruh elemen bangsa dan tetap menjaga posisi netral dalam kehidupan bermasyarakat dengan Keterlibatan anggota Polri aktif dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi sorotan serius karena berpotensi melanggar prinsip netralitas dan memicu kecemburuan sosial antar-kelompok masyarakat.
sehingga dipolemik adanya dugaan keterlibatan langsung salah satu oknum anggota polisi aktif yang hingga kini aktif bertugas dipolda Jatim dengan inisial Joe berpangkat ajun inspektur dua (Aipda) terdaftar distruktur kepengurusan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia diwilayah pimpinan cabang Banyuwangi Jawa timur yang terindikasi menjabat sebagai Bendahara umum ,patut diduga adalah tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), khususnya Pasal 28 yang mengatur bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
Advertisement
Larangan bagi anggota Polri aktif untuk terlibat sebagai anggota atau pengurus organisasi kemasyarakatan (ormas) secara spesifik bersumber dari kewajiban netralitas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), khususnya Pasal 28 yang mengatur bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis telah diatur dalam
Peraturan Kapolri (Perkap) / Peraturan Kepolisian (Perpol): Ketentuan yang melarang anggota Polri menjadi pengurus atau anggota ormas/LSM tanpa persetujuan pimpinan diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (Pasal 16 huruf d).
Iriek/Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
