BATAM | Go Indonesia.id– Wacana penghapusan kebijakan yang dikenal dengan istilah “WTO” kembali mencuat di tengah masyarakat Batam. Kali ini, suara tersebut datang dari Udin Pelor, Panglima Gagak Hitam, yang menilai isu tersebut sudah lama bergulir namun belum mendapat kepastian dari pemerintah pusat.
Menurut Udin, gagasan penghapusan kebijakan tersebut bukan hal baru. Ia menyebut wacana ini telah digaungkan sejak masa kepemimpinan Muhammad Rudi yang juga menj
Advertisement
abat sebagai ex-officio Kepala BP Batam. Bahkan, kata dia, aspirasi tersebut telah beberapa kali disampaikan hingga ke tingkat pusat.
“Ini bukan isu baru. Dari zaman Pak Rudi masih aktif sebagai ex-officio, wacana ini sudah dibahas dan bahkan sudah sampai ke pemerintah pusat. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan,” ujar Udin, Senin (30/3/2026).
Dalam penelusuran di lapangan, sejumlah warga mengaku belum memahami secara utuh perkembangan kebijakan tersebut. Minimnya informasi resmi dari pemerintah pusat maupun daerah membuat masyarakat hanya mengandalkan informasi dari diskusi publik dan pernyataan tokoh lokal.
Udin menegaskan bahwa kalangan masyarakat menengah di Batam menjadi pihak yang paling terdampak, sehingga dorongan untuk penghapusan kebijakan tersebut semakin kuat. Ia bahkan menyebut bahwa bagi masyarakat menengah, penghapusan “WTO” sudah menjadi kebutuhan mendesak.
“Masyarakat menengah di Batam ini yang paling merasakan. Kami menilai kebijakan ini sudah tidak relevan lagi, dan kami mendukung penuh agar segera dihapuskan,” tegasnya.
Namun demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan atau evaluasi kebijakan yang dimaksud. Pihak pemerintah daerah juga cenderung berhati-hati dalam memberikan komentar, mengingat kebijakan tersebut berada dalam kewenangan pusat.
Pengamat kebijakan publik di Batam menilai bahwa lambannya respons pusat bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari aspek regulasi, kepentingan ekonomi nasional, hingga dampak terhadap investasi di kawasan perdagangan bebas seperti Batam.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Di satu sisi, desakan penghapusan semakin menguat, namun di sisi lain, belum ada kejelasan arah kebijakan dari pemerintah pusat.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi resmi dari kementerian terkait mengenai status terbaru wacana penghapusan “WTO” tersebut.
Reporter: Az
Advertisement
