NIAS SELATAN | Go Indonesia.id– Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan beredarnya video viral yang diduga melibatkan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial YL.
Video tersebut disebut memuat aktivitas bermuatan seksual yang dilakukan melalui media elektronik bersama seorang perempuan.(14/2/26).
Advertisement
Isu ini semakin mencuat setelah yang bersangkutan memberikan tanggapan kepada awak media. Dalam pernyataannya, ia menegaskan tidak mengetahui identitas dalam video tersebut serta menyinggung soal tanggung jawab atas penyebaran video privasi seseorang.
Pernyataan tersebut justru memicu beragam spekulasi dan memperluas perhatian publik.
Sebagai aparatur negara, ASN dituntut menjaga integritas, etika, dan nama baik instansi.
Dugaan keterlibatan dalam konten bermuatan asusila, terlebih hingga menjadi konsumsi publik, dinilai berpotensi mencoreng wibawa pemerintahan.
Jika terbukti, tindakan bermuatan seksual melalui media elektronik dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual nonfisik dan berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana serta aturan disiplin ASN, termasuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Masyarakat mendesak agar Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Kabupaten Nias Selatan segera melakukan pemeriksaan internal secara objektif dan transparan.
Langkah ini dianggap penting untuk:
* Menjamin kepastian hukum
* Menegakkan disiplin dan kode etik ASN
* Menghindari polemik yang berlarut-larut di tengah masyarakat
Publik juga berharap apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa tebang pilih.
Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat diimbau untuk tidak turut menyebarluaskan konten pribadi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Penyebaran ulang materi bermuatan asusila tanpa izin dapat berpotensi melanggar hukum dan memperkeruh situasi.
Kini, perhatian tertuju pada langkah resmi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam merespons polemik ini.
Transparansi, ketegasan, dan profesionalisme menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Reporter: Deni Z
Advertisement
