BATAM | Go Indonesia.id _Panglima Gagak Hitam, Udin Pelor, secara tegas menyoroti dan mempertanyakan kejelasan kebijakan pemerintah terkait wilayah kerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Sikap kritis tersebut ia sampaikan dalam forum nasional yang digelar pada Rabu (19/11/25).
Advertisement
Advertisement
Dalam forum tersebut, Udin Pelor juga menyerahkan surat resmi berisi permintaan kejelasan dan penegasan kebijakan wilayah kerja KPBPB Batam kepada Kepala Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Brigjen TNI Dr. Arudji Anwar, SH, MH.
Penyerahan surat berlangsung pada Rapat Koordinasi Penguatan Kebebasan Sipil, Hak Berserikat, dan Kebebasan Berkumpul sebagai Pilar Strategis dalam Meningkatkan Sektor Investasi Nasional, yang diadakan di Hotel Harbour Bay kota Batam.
Udin Pelor menegaskan bahwa kepastian kebijakan wilayah kerja KPBPB Batam merupakan hal mendesak yang berkaitan langsung dengan stabilitas investasi di Batam, termasuk perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum bagi semua pihak.
Brigjen Arudji Anwar menerima surat tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian dan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sejalan dengan aturan nasional serta mendukung iklim investasi yang kondusif.
Rapat koordinasi ini dihadiri unsur pemerintah pusat, daerah ,organisasi masyarakat sipil, hingga pemangku kepentingan nasional yang menekankan bahwa kebebasan sipil merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.
Reporter: Az
Advertisement
