NATUNA | Go Indonesia.id— Di balik slogan “Bupati Baru, Natuna Maju”, publik dibuat terbelalak dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tahun 2025. Sejumlah alokasi anggaran memicu tanda tanya besar, terutama terkait prioritas pembangunan daerah.
Gedung Daerah kini menjadi pusat perhatian. Tempat tinggal Bupati Natuna, Cen Sui Lan, tercatat menerima berbagai pengadaan perabotan baru dengan nilai yang fantastis. Antara lain:
Advertisement
Cetak kalender Rp120 juta
Cetak foto Rp50 juta
Pengadaan gelas, garpu, sendok, piring, mangkok Rp100 juta
Dipan dan nakas Rp13 juta
Kitchen set Rp35 juta
Lemari pakaian Rp33,6 juta
Lemari sepatu Rp31,2 juta
Lemari super Rp90 juta
Kulkas Rp25 juta
Namun, di sisi lain, masyarakat justru kehilangan fasilitas penting. Rumah singgah Natuna di Batam—yang selama ini menjadi tumpuan warga kurang mampu saat berobat—tidak lagi mendapat alokasi anggaran. Padahal, rumah singgah tersebut sangat dibutuhkan masyarakat yang tengah berjuang mencari kesembuhan.
Lebih ironis, meski Bupati Cen Sui Lan sudah lima kali melakukan bongkar pasang APBD dalam enam bulan masa jabatannya, anggaran untuk rumah singgah tetap tidak muncul. Sementara, anggaran ratusan juta untuk belanja perlengkapan rumah dinas tetap berjalan.
Sektor pendidikan dan kesehatan, yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, justru terpangkas. Dana untuk pengadaan mobiler SD Negeri 002 Kelarik, seragam siswa SD dan SMP, serta rehabilitasi Puskesmas Pembantu Desa Tanjung Pala dihapus. Akibatnya, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang rusak dibiarkan terbengkalai.
Kondisi ini bertolak belakang dengan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya prioritas pelayanan publik. Alih-alih memperkuat fasilitas dasar, justru pengadaan lemari dan perabotan rumah dinas yang diprioritaskan.
Masyarakat pun mempertanyakan arah kepemimpinan daerah. “Kalau anggaran kita terbatas, seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan orang banyak. Bukan untuk mempercantik rumah bupati,” ujar seorang warga dengan nada getir.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Cen Sui Lan belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi. Kepala Bagian Umum Setda juga belum dapat ditemui. Sejumlah pesan singkat yang dikirimkan awak media tidak kunjung dibalas. Padahal, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
APBD sejatinya adalah cerminan keberpihakan pemimpin terhadap rakyatnya. Namun, saat fasilitas dasar masyarakat dihapus dari anggaran sementara rumah dinas dibenahi dengan fasilitas mewah, yang tampak adalah jurang kesenjangan antara elit dan rakyat.
Di ujung utara Indonesia, rakyat Natuna berharap agar pemimpinnya tidak hanya sibuk mencetak kalender bergambar senyum sendiri, tetapi juga mau melihat kenyataan hidup masyarakat setiap hari: bahwa seragam sekolah, puskesmas, dan rumah singgah jauh lebih penting daripada lemari super maupun kulkas baru.
Reporter : Baharullazi
Advertisement
