Pemkab Banyuwangi Jawab Pemandangan Umum DPRD, Bahas APBD 2026 hingga Inovasi Daerah

1AA 18

BANYUWANGI | Go Indonesia.id– Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hari ini (21 Agustus 2025) memberikan tanggapan atas berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 2025-2045, dan Inovasi Daerah. Tanggapan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Banyuwangi, H. Mujiono, dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh anggota DPRD, pejabat daerah, serta perwakilan media.

Dalam tanggapannya, Wabup Mujiono menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas kerja keras dan perhatian mereka dalam menelaah ketiga Raperda tersebut. Ia menekankan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti setiap masukan konstruktif demi menghasilkan peraturan daerah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Banyuwangi.

Bacaan Lainnya

Advertisement

Terkait APBD 2026, pemerintah daerah menyoroti upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Wabup Mujiono juga menjelaskan langkah-langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, mengatasi ketimpangan antar sektor, dan menekan angka pengangguran usia produktif.

“Kami berkomitmen untuk menyusun APBD 2026 yang solutif dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat, serta melakukan evaluasi dan penyesuaian program agar tepat sasaran,” ujar Wabup Mujiono dalam forum tersebut.

Menanggapi Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri, pemerintah daerah menegaskan pentingnya keselarasan antara pembangunan industri dengan potensi lokal dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi, riset, dan inovasi, serta menerapkan konsep green industry dalam pembangunan industri.

Sementara itu, terkait Raperda Inovasi Daerah, pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk terus mendorong inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan daya saing daerah. Pemerintah juga membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai pihak terkait dalam pengembangan inovasi.

Wabup Mujiono berharap, dengan adanya tanggapan ini, pembahasan Raperda dapat berjalan lancar dan menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banyuwangi. Sidang paripurna ini menjadi momentum penting dalam proses penyusunan kebijakan daerah yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Reporter (Indah Razak)


Advertisement

Pos terkait