BANYUWANGI | Go Indonesia.idβ Kabupaten Banyuwangi menunjukkan komitmen kuat sebagai garda depan dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah, inisiatif ambisius pemerintah pusat untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Terbaru, Banyuwangi masuk dalam delineasi pesisir berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor: 023/KPTS/M/2025, yang semakin memperkuat fokus daerah ini dalam program strategis nasional tersebut.
Advertisement
βTerletak di ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi memiliki wilayah yang cukup beragam, termasuk daerah pesisir yang luas. Hal inilah yang membuat Banyuwangi terpilih sebagai salah satu kabupaten yang termasuk dalam delineasi pesisir, bersama dengan 7 kabupaten lainnya. Banyuwangi dikenal memiliki banyak destinasi wisata bahari dan pesisir yang populer, seperti Pantai Pulau Merah, Bangsring Underwater, dan Teluk Hijau. Hal ini semakin memperkuat status Banyuwangi sebagai bagian dari wilayah pesisir,β terang Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PU CKPP Kab. Banyuwangi, Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, M.Si., melalui Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas PU CKPP Kab. Banyuwangi, Edi Purnomo, ST. MM, Rabu (23/07/2025).
Program 3 Juta Rumah: Bukan Sekadar Mimpi, Tapi Target yang Harus Dicapai!
Program 3 Juta Rumah adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi backlog perumahan dan menyediakan rumah layak huni, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti penyediaan perumahan, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan infrastruktur, pembiayaan perumahan, pengembangan kawasan, dan peningkatan kesadaran melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya memiliki rumah layak huni.
βIni merupakan Program Prioritas Pemerintah, dan untuk mewujudkan program 3 juta rumah ini, 1 juta di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di pesisir, Pemerintah Pusat telah membuat perencanaan yang matang, membentuk tim Satgas Perumahan, membuat struktur organisasi dan birokrasi yang kuat namun sederhana dan mudah diakses, alokasi anggaran meliputi program perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan dukungan manajemen, dan masih banyak lainnya,β tandas Edi Purnomo.
DPU CKPP Banyuwangi: Garda Terdepan di Tingkat Daerah!
Dalam kesempatan itu, Edi juga memaparkan peranan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman (DPU CKPP) sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. βDalam rangka mensukseskan Program ini, kami hadir dengan beberapa bentuk dukungan seperti penyediaan lahan, penyederhanaan perizinan, melakukan alokasi anggaran seperti renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), kami juga terus berupaya melakukan sosialisasi dan pendataan, memfasilitasi kolaborasi, meningkatkan kualitas rumah, penyediaan infrastruktur yang memadai, hingga terus melakukan monitoring dan evaluasi,β paparnya.
Penyediaan Lahan dan Penyederhanaan Perizinan: Kunci Utama Percepatan Program!
Edi juga menegaskan, dengan penyediaan lahan, pihaknya dapat mengoptimalkan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk lahan-lahan idle atau terlantar. Selain itu, DPU CKPP juga berupaya melakukan penyederhanaan perizinan, seperti percepatan proses penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).
βAdapun regulasi yang telah disusun diantaranya, Perbup MBR no.40 th.2023, Perbup bebas BPHTB no.69 th.2024 dan Perbup bebas PBG no.70 th.2024. Dalam hal ini kami juga melakukan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi PBG,β terangnya.
Alokasi Anggaran dan Program Rutin: Komitmen Nyata Pemkab Banyuwangi!
Edi juga menegaskan, alokasi anggaran APBD untuk pembangunan rumah maupun renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selama ini sudah berjalan dan kedepan akan terus dialokasikan, guna mendukung terwujudnya program 3 Juta Rumah.
βKabupaten Banyuwangi selalu hadir setiap tahunnya melaksanakan program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS), melalui kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (BSRTLH) berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) dan juga ada program-program peningkatan kualitas rumah maupun pembangunan rumah dari sumber-sumber pendanaan lain yang juga menjadi pendukung program 3 juta rumah,β ujar Edi menjelaskan.
Monitoring dan Evaluasi: Jaminan Optimalisasi Program!
Kedepan, pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi guna menjamin optimalisasi program. βTerus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan optimalisasi program. Sosialisasi dan kolaborasi akan kami tingkatkan, harapannya dengan adanya kegiatan-kegiatan ini dapat secara langsung menanggulangi angka kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat,β terang Edi mengakhiri perbincangannya dengan awak media.
Dengan komitmen yang kuat, sinergi yang solid, dan inovasi yang berkelanjutan, Banyuwangi siap menjadi contoh sukses dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah, memberikan harapan baru bagi jutaan keluarga Indonesia untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau.
Reporter (Indah Razak)
Advertisement
