Reporter : Edwin
BATANG HARI / Go Indonesia.Id – Laporan resmi dugaan pelanggaran serius di internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Batanghari hingga kini terkesan jalan di tempat. Padahal, pengaduan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Batanghari sejak 16 Desember 2025 oleh sejumlah pegawai Dukcapil yang mengaku sudah tidak lagi nyaman bekerja akibat sikap dan perilaku Kepala Dinas.
Advertisement
Dalam surat pengaduan yang diterima media ini, para pegawai menyatakan kondisi kantor Dukcapil Batanghari sudah tidak kondusif dan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Pengaduan itu memuat delapan poin dugaan pelanggaran yang dinilai berat dan mencederai etika birokrasi.
Delapan poin tersebut meliputi dugaan :
1. Pemutarbalikan fakta.
2. Penggunaan perkataan kasar.
3. Intimidasi dan ancaman terhadap pegawai.
4. Percobaan pemukulan.
5. Pelecehan melalui perkataan bernuansa candaan.
6. Marah-marah saat apel pagi yang dinilai sebagai pembantaian karakter.
7. Sikap diktator dan sewenang – wenang.
8. Perusakan barang pribadi milik salah satu pegawai.
Para pegawai menilai tindakan – tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika kepemimpinan ASN, tetapi juga berpotensi masuk ranah pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam regulasi kepegawaian.
Ironisnya, meski laporan telah dilayangkan secara resmi dan dilengkapi delapan lampiran sebagai bukti pendukung, hingga kini belum terlihat adanya langkah tegas atau klarifikasi terbuka dari Sekda Batanghari. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait komitmen penegakan disiplin dan perlindungan terhadap pegawai di lingkungan Pemkab Batanghari.
Pengaduan tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Dinas Dukcapil Batanghari bersama delapan orang pegawai Dukcapil yang secara terbuka menuntut keadilan serta perlindungan dari tindakan yang mereka nilai menekan dan merendahkan martabat pegawai.
Para pelapor menegaskan, jika situasi ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian, bukan hanya mental pegawai yang terdampak, namun juga kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Batanghari.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Dukcapil Batanghari belum memberikan klarifikasi, begitu pula Sekda Batanghari yang belum menyampaikan sikap resmi terkait tindak lanjut laporan tersebut.
REDAKSI
Advertisement
