NATUNA | Go Indonesia.id_ Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Kabupaten Natuna, Baharullazi, melontarkan kritik keras terhadap sikap Bupati Natuna yang dinilai tidak tegas dan cenderung membiarkan polemik galian C terus berlarut tanpa solusi nyata.
Menurut Baharullazi, pemerintah daerah selama ini hanya sibuk berbicara soal aturan, tetapi gagal menghadirkan kebijakan yang melindungi rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas pemecahan batu.
Advertisement
Negara ini aneh. Rakyat bekerja memecah batu untuk makan, disebut ilegal. Tapi pemerintah tidak pernah serius menyediakan jalan keluar yang legal. Akhirnya rakyat dipaksa melanggar hukum demi bertahan hidup,” tegas Baharullazi.
Ia menilai Pemkab Natuna, khususnya Bupati, tidak menjalankan fungsi kepemimpinan secara utuh, karena hanya menonjolkan penegakan aturan tanpa diiringi kebijakan transisi.
Kalau memang dilarang, mana solusi? Mana skema IPR? Mana pembinaan? Jangan cuma pandai menutup, tapi tidak pernah membuka jalan,” katanya.
Lebih jauh, Baharullazi menyebut kondisi ini sebagai bentuk kegagalan kebijakan publik, karena dampaknya tidak hanya ke pemecah batu, tetapi juga ke sopir truk, pemilik lori, hingga proyek pembangunan yang akhirnya terhambat.
Yang mati bukan cuma galian C, tapi ekonomi rakyat. Ini bukan soal tambang, ini soal perut,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa selama ini penertiban hanya menyasar masyarakat kecil, sementara aktor besar dan pemilik modal nyaris tidak pernah tersentuh.
Hukum di Natuna tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini penyakit klasik yang tidak pernah disembuhkan oleh kepala daerah,” sindirnya.
Baharullazi menegaskan, jika Bupati Natuna benar-benar berpihak pada rakyat, maka yang seharusnya dilakukan adalah:
1. Menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR).
2. Memfasilitasi izin pertambangan rakyat (IPR).
3. Menyusun kebijakan legalisasi bertahap, bukan pemutusan sepihak.
Pemimpin itu bukan sekadar melarang, tapi bertanggung jawab menciptakan solusi. Kalau hanya berani menutup mata dan menutup tambang rakyat, itu bukan kepemimpinan, itu pembiaran,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan kalimat keras:
Kalau rakyat terus dikorbankan atas nama aturan, sementara pemerintah tidak mampu menata, maka yang bermasalah bukan rakyat — tapi kepemimpinannya.”
Salus populi suprema lex esto.”
Keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi.
Redaksi
Advertisement
