BATAM | Go Indonesia.id-Upaya komunikasi formal yang ditempuh Satuan Tugas (Satgas) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam dengan pihak legislatif diduga menemui jalan buntu.
Setelah dua kali melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP), hingga kini belum ada respons dari DPRD Kota Batam.
Advertisement
Berdasarkan penelusuran awak media, surat pertama Satgas DLH dilayangkan pada 11 Februari 2026 dan ditujukan langsung kepada Ketua DPRD Kota Batam. Surat tersebut telah diterima secara resmi, namun tidak diikuti dengan tindak lanjut maupun jadwal RDP.(19/4/26)
Tidak berhenti di situ, Satgas DLH kembali mengirimkan surat kedua pada 30 Maret 2026 kepada Ketua Komisi III DPRD Kota Batam. Namun, kondisi serupa kembali terjadi—surat diterima, tetapi tanpa respons yang jelas.
Salah satu perwakilan Satgas DLH yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya.
“Berbagai upaya persuasif sudah kami tempuh, mulai dari menyampaikan aspirasi secara resmi hingga menunggu itikad baik untuk berdialog. Namun hingga saat ini belum ada respons,” ujarnya.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait mekanisme penyerapan aspirasi di lembaga legislatif. Minimnya respons terhadap permohonan resmi tersebut dinilai berpotensi mencederai fungsi pengawasan dan representasi publik yang melekat pada DPRD.
Sebagai bentuk tekanan sekaligus upaya terakhir, Satgas DLH menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa terbuka. Aksi tersebut direncanakan berlangsung pada Jumat, 1 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional, mulai pukul 07.00 WIB.
Langkah turun ke jalan ini disebut sebagai akumulasi kekecewaan setelah jalur komunikasi formal tidak membuahkan hasil. Satgas DLH berharap, melalui aksi tersebut, aspirasi mereka dapat didengar dan segera mendapatkan perhatian serius dari pihak legislatif.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Kota Batam belum memberikan keterangan resmi terkait tidak ditanggapinya dua surat permohonan RDP dari Satgas DLH tersebut.
Reporter: Bobi
Advertisement
