JAKARTA | Go Indonesia.Id – Persoalan pengangguran lulusan perguruan tinggi kembali menjadi sorotan. Ditengah sulitnya lapangan pekerjaan dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), jumlah sarjana yang belum terserap dunia kerja dinilai menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah.
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional sekaligus ekonom, menilai pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia meminta Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan kementerian terkait melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap sarjana yang belum memperoleh pekerjaan.
Advertisement
Menurut Sutan, data tersebut selanjutnya harus menjadi dasar kebijakan penyaluran tenaga kerja ke berbagai perusahaan, BUMN, maupun kementerian sesuai klasifikasi pendidikan dan keahlian masing-masing.
“Cukup satu kata Presiden: perintahkan kementerian mendata, kemudian membantu penyaluran para sarjana ke berbagai perusahaan maupun BUMN, bahkan ditempatkan di kementerian sesuai klasifikasi masing-masing,” tegas Sutan saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media, Jumat (28/8/2026).
Ia menilai persoalan pengangguran sarjana tidak bisa terus dibiarkan karena menyangkut masa depan generasi terdidik Indonesia.
“Langkah jitu ini perlu dibuktikan dan diwujudkan. Ini tugas pemerintah,” ujarnya.
Sutan juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang menurutnya belum memberikan kepastian lapangan pekerjaan yang memadai. Hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo berjalan, masyarakat, menurutnya, mulai mempertanyakan kapan kondisi ekonomi Indonesia benar-benar membaik.
“Kapan Indonesia membaik?” kata Sutan, menggambarkan keresahan masyarakat terhadap sulitnya memperoleh pekerjaan dan meningkatnya tekanan ekonomi.
Menurut Sutan, persoalan tersebut semakin kompleks ketika kesempatan kerja menyusut sementara lulusan perguruan tinggi terus bertambah setiap tahun.
Ia juga menyoroti fenomena perusahaan dan industri yang memilih memindahkan kegiatan usahanya ke negara lain. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi pemerintah karena berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.
“Menjadi tugas besar Presiden RI Prabowo Subianto agar para pengusaha besar dan perusahaan dunia mau membangun industri di NKRI. Dengan begitu, para sarjana bisa terserap menjadi tenaga kerja yang handal,” katanya.
Sutan mengingatkan bahwa perbaikan ekonomi tidak bisa hanya dilakukan melalui kebijakan jangka pendek. Menurut dia, sistem dan mekanisme yang dianggap menghambat dunia usaha harus dibenahi secara serius.
Ia bahkan memperkirakan persoalan ekonomi Indonesia membutuhkan waktu panjang untuk diselesaikan apabila pembenahan struktural tidak segera dilakukan.
“Tidak mungkin pohon padi ditanam di atas gurun yang tandus dan keras seperti batu,” ujarnya menggunakan perumpamaan.
Disisi lain, Sutan juga meminta para sarjana tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja. Menurutnya, lulusan perguruan tinggi harus didorong menjadi pencipta lapangan pekerjaan.
“Para sarjana di Indonesia harus mampu mandiri dan berkarya. Menjadi pendiri perusahaan dan pencipta lapangan pekerjaan baru, bukan hanya menjadi pencari lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Ia mendorong para sarjana membentuk kelompok usaha berdasarkan keahlian dan potensi daerah masing-masing. Bidang pertanian, industri mesin, teknologi informasi, hingga berbagai sektor ekonomi kreatif dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan.
Menurut Sutan, kolaborasi antarsarjana dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk menciptakan usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja.
“Jangan menunggu hujan dari langit dan air di tempayan dibuang sia-sia. Jangan menunggu belas kasihan orang lain untuk belajar berdiri, padahal sangat mampu berdiri dan berlari dengan mandiri,” katanya.
Ia berharap terbentuk jaringan kerja dan kelompok usaha sarjana di berbagai daerah sehingga lulusan perguruan tinggi tidak hanya bergantung pada lowongan kerja yang tersedia.
“Semua perlu proses. Maka ciptakan kelompok karya kerja sarjana Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional dan Ekonom.
REDAKSI
Advertisement
