JAKARTA | Go Indonesia.id — Pernyataan mengenai sulitnya orang yang dinilai jujur mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan kembali menjadi sorotan. Hal tersebut disampaikan Abdul Aziz, Wakil Ketua DPW Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kepulauan Riau, Jumat (18/9/2026).
Abdul Aziz menggunakan istilah “negeri Konoha” sebagai kiasan untuk menggambarkan kondisi yang menurut pandangannya masih terjadi dalam kehidupan birokrasi dan pemerintahan.
Menurut Abdul Aziz, integritas, kejujuran, serta kemampuan seseorang semestinya menjadi pertimbangan utama dalam penempatan pejabat publik.
“Orang yang jujur dan memiliki integritas seharusnya mendapatkan ruang untuk mengabdi dan menduduki jabatan sesuai kompetensinya. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kejujuran justru menjadi penghambat seseorang untuk mendapatkan posisi,” ujar Abdul Aziz.
Ia menilai, proses pengisian jabatan di pemerintahan perlu dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan kompetensi serta rekam jejak. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa jabatan publik diberikan berdasarkan pertimbangan profesional, bukan faktor lain di luar kepentingan pelayanan publik.
Abdul Aziz juga menekankan bahwa kritik terhadap tata kelola pemerintahan merupakan bagian dari kontrol sosial yang dapat disampaikan secara konstruktif.
“Kalau ada persoalan dalam sistem, tentu harus dikritisi. Namun kritik juga harus disertai data dan fakta agar tidak berubah menjadi tuduhan terhadap pihak tertentu,” katanya.
Ia berharap pemerintah terus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, meritokrasi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Abdul Aziz. Tidak terdapat tuduhan spesifik terhadap pejabat atau lembaga tertentu dalam pernyataan tersebut.
Editor: Redaksi Go Indonesia.id







